Media Kampung, Jakarta – Mulai tahun 2027, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mengelola secara penuh layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu, menggantikan pengelolaan sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meyakini bahwa pengelolaan oleh Transjakarta yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan pengalaman dan manajemen profesional akan meningkatkan kualitas layanan transportasi tersebut. Menurut Pramono, birokrasi yang selama ini mengelola transportasi laut ke Kepulauan Seribu melalui Dishub dianggap kurang optimal, sehingga pengalihan kepada Transjakarta diharapkan dapat membuat pengelolaan lebih transparan dan efisien.
Transjakarta telah memiliki rekam jejak dalam mengelola transportasi umum di Jakarta dan wilayah Jabodetabek, termasuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) dan berbagai layanan pendukung lainnya. Dengan pengalaman ini, Pemprov DKI menilai Transjakarta mampu mengintegrasikan konektivitas antara daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu secara lebih baik.
Warga Kepulauan Seribu, khususnya dari Pulau Sabira, menyambut baik rencana ini. Mereka berharap frekuensi operasional kapal dapat ditingkatkan menjadi layanan setiap hari, sehingga mobilitas warga, terutama untuk kebutuhan layanan kesehatan, menjadi lebih mudah dan terjangkau. Saat ini, kapal Dishub hanya beroperasi tiga kali seminggu, yang dirasakan kurang mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepastian jadwal juga penting bagi wisatawan yang berkunjung agar tidak mengalami kesulitan mendapatkan tiket, sehingga dapat mendukung sektor pariwisata dan perekonomian lokal.
Warga juga mengharapkan penerapan sistem tiket elektronik yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan wisatawan, guna mengurangi praktik percaloan dan mempermudah proses pembelian tiket. Selain itu, mereka menginginkan adanya layanan transportasi antarpulau yang terintegrasi, mungkin dengan melibatkan kapal tradisional milik warga dalam sistem JakLingko Laut, sehingga konektivitas antar pulau di Kepulauan Seribu makin baik.
Meski rencana pengelolaan ini sudah diputuskan, Pemprov DKI Jakarta masih perlu menyiapkan regulasi terkait layanan transportasi laut oleh Transjakarta agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat berjalan lancar.
Selain Gubernur Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mendukung kebijakan ini. AHY menekankan pentingnya akses yang mudah, dekat, dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta ke kawasan Kepulauan Seribu, tidak hanya untuk keperluan wisata, tetapi juga aktivitas bekerja dan lainnya.
Dengan pengalihan pengelolaan ini, diharapkan konektivitas antarwilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu menjadi lebih terintegrasi, layanan transportasi laut lebih profesional, transparan, aman, nyaman, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga dan pengunjung Kepulauan Seribu.
Tinggalkan Balasan