Media Kampung – Proyek pembangunan data center Microsoft senilai 1 miliar dolar AS di Kenya mengalami hambatan serius akibat keterbatasan pasokan listrik dan perbedaan pandangan dengan pemerintah setempat terkait pembayaran tahunan. Ini mengancam kelangsungan salah satu proyek data center terbesar di Afrika Timur yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan teknologi digital di negara tersebut.
Rencana pembangunan data center di kawasan Olkaria, Kenya, yang menggunakan sumber energi panas bumi sebagai daya utama pertama kali diumumkan pada tahun 2024. Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi tahap awal sebesar 1 miliar dolar AS dengan target operasional dalam dua tahun. Microsoft bekerjasama dengan G42, perusahaan kecerdasan buatan asal Uni Emirat Arab, yang sebelumnya menerima investasi sebesar 1,5 miliar dolar AS dari Microsoft.
Microsoft mengusulkan agar pemerintah Kenya bersedia melakukan pembayaran tahunan untuk kapasitas layanan data center tersebut. Namun, pemerintah Kenya tidak dapat memberikan jaminan terkait nilai pembayaran yang diminta, sehingga negosiasi antara kedua pihak terhenti. Hal ini memicu ketidakpastian kelanjutan proyek yang sebelumnya dinilai sebagai langkah terbesar untuk meningkatkan ketersediaan teknologi digital di Kenya.
John Tanui, Sekretaris Utama Kementerian Informasi Kenya, menyatakan bahwa pembicaraan masih akan dilanjutkan meski menghadapi kendala. Ia menegaskan bahwa rencana pembangunan data center tersebut belum batal atau ditarik, namun masih memerlukan penyesuaian dalam skala dan struktur proyek.
Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas listrik nasional. Presiden Kenya, William Ruto, mengungkapkan bahwa untuk mengoperasikan data center sebesar itu, negara harus mematikan listrik untuk separuh wilayahnya karena keterbatasan pasokan saat ini yang hanya mencapai sekitar 3.000 megawatt. Oleh sebab itu, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas energi menjadi 10.000 megawatt pada 2030, dan proyek data center di Olkaria menjadi contoh kebutuhan pengembangan infrastruktur energi tersebut.
Rencana ekspansi energi ini menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Dana Infrastruktur Nasional senilai 5 triliun shilling Kenya yang diusulkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur tanpa membebani utang publik secara langsung. Namun, sejumlah klausul masih mengandalkan utang dan penjualan aset negara sebagai sumber pembiayaan, yang memicu kekhawatiran dari Auditor Jenderal Nancy Gathungu. Ia memperingatkan bahwa penjualan aset negara yang terus-menerus dapat menghilangkan sumber daya berharga dan membebani generasi mendatang.
Dengan situasi ini, masa depan proyek data center Microsoft di Kenya masih belum jelas. Pemerintah dan Microsoft harus menemukan solusi terkait pembiayaan dan pasokan listrik agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemajuan teknologi yang diharapkan bagi negara.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan