Media Kampung – 16 April 2026 | Program MBG di Bogor telan Rp 1 triliun per bulan, menandai peningkatan signifikan dalam aliran dana gizi gratis di wilayah tersebut. Angka ini mencerminkan intensifikasi pembangunan dapur SPPG yang beroperasi secara simultan.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan total investasi masyarakat mencapai Rp 54 triliun untuk membangun sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar per bulan, dengan 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku lokal.
Di Kabupaten Bogor, mayoritas SPPG berada di wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga total pengeluaran bulanan mendekati satu triliun rupiah. Perhitungan ini didasarkan pada rata-rata 1.200 unit aktif yang beroperasi pada bulan April 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, “Program MBG tidak hanya menjamin kecukupan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian dari petani, peternak, dan nelayan.” Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian SPPG Cijujung 03 di Desa Cijujung, Sukaraja, Bogor.
Data BGN menunjukkan bahwa setiap SPPG menyerap antara 15 hingga 20 tenaga kerja lokal, termasuk relawan yang menerima honor sebesar Rp 2,4 hingga 3,2 juta per bulan. Dengan 1.200 unit di Bogor, penciptaan lapangan kerja lokal diperkirakan mencapai 18.000 hingga 24.000 posisi.
Selain gaji, 20 persen anggaran bulanan dialokasikan untuk biaya operasional seperti transportasi, listrik, dan pemeliharaan fasilitas. Sisa 10 persen digunakan untuk pengembalian investasi kepada pihak swasta yang mendanai pembangunan dapur.
Pendanaan operasional MBG di Bogor bersumber dari kombinasi anggaran pemerintah daerah, dana BGN, dan kontribusi investor swasta. Pada tahun anggaran 2025, BGN mengalokasikan Rp 6 triliun secara nasional, namun sebagian besar dana tersebut diarahkan ke wilayah dengan kebutuhan tinggi.
Dengan total pengeluaran satu triliun per bulan, program MBG di Bogor mengungguli anggaran APBD setempat yang sekitar Rp 800 miliar. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai prioritas alokasi dana publik versus swasta.
Namun, BGN menekankan transparansi melalui audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setiap pengeluaran unit tercatat dalam sistem digital yang dapat diakses oleh otoritas pengawas.
Dampak ekonomi dari aliran dana tersebut terlihat pada peningkatan pendapatan petani lokal yang memperoleh pesanan bahan baku secara reguler. Rata-rata harga jual sayuran dan daging naik 5-7 persen sejak program MBG beroperasi secara penuh di Bogor.
Program ini juga mendukung target nasional untuk mengurangi angka stunting dan anemia pada anak balita. Di Bogor, cakupan penerima manfaat mencapai 150 ribu individu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0-5 tahun.
Selain dapur, BGN juga mengintegrasikan motor listrik sebagai kendaraan operasional lapangan. Meskipun terdapat kontroversi harga motor, BGN mengklaim bahwa spesifikasi teknis unit tersebut lebih unggul dan mendukung mobilitas tim SPPG.
Pemerintah Kabupaten Bogor berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan distribusi dana tepat waktu, terutama melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menyalurkan dana langsung ke masing-masing SPPG setiap 10 hari.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa semua 1.200 unit SPPG di Bogor telah beroperasi penuh sejak pertengahan April 2026, dan aliran dana satu triliun per bulan diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun fiskal.
Pengamat ekonomi menilai bahwa skala pengeluaran MBG di Bogor dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menggabungkan intervensi gizi dengan stimulasi ekonomi berbasis komunitas, asalkan mekanisme akuntabilitas tetap terjaga.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan