Media Kampung, Jember – Penyidik Unit Tindak Pidana Umum (Pidum) Polres Jember memeriksa seorang saksi dalam perkara dugaan penyerobotan lahan yang berkembang ke dugaan kepemilikan benda mirip senjata api. Saksi bernama Amarul Faruk, warga Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, diperiksa pada Selasa, 01 September 2026.
Pemeriksaan tersebut didampingi advokat Mohammad Husni Thamrin selaku kuasa hukum pelapor, Bobi Indra Mulyanto. Usai pemeriksaan, Thamrin menyatakan keterangan saksi memperkuat dugaan bahwa benda yang pernah ditunjukkan oleh pasangan BS dan WN menyerupai pistol.
Menurut Thamrin, Amarul Faruk mengetahui bahwa BS dan WN memiliki benda tersebut. WN bahkan disebut pernah menawarkan benda mirip senjata api itu kepada Bobi Indra Mulyanto atau rekannya untuk dijual.
“Dari keterangan Amarul Faruk tegas, jika BS dan WN memiliki senpi. Saat itu WN mengaku senpi ditawarkan kepada Bobi atau temannya untuk dijual,” kata Thamrin.
Thamrin juga menyebut bahwa ketika benda tersebut ditunjukkan, WN tidak menyebutnya sebagai keris sebagaimana informasi yang beredar mengenai benda yang ditunjukkan kepada media. Selain itu, ada keterangan bahwa BS dan WN pernah menunjukkan benda lain yang juga diduga menyerupai senjata api pada kesempatan berbeda.
“Di tempat lain, BS dan WN juga sempat menunjukkan senpi kepada orang lain. Jenisnya berbeda dengan yang ditunjukkan kepada pelapor,” ujarnya.
Meski demikian, pihak pelapor belum dapat memastikan apakah benda yang dimaksud merupakan senjata api asli, replika, atau softgun. Karena itu, Thamrin menyerahkan pembuktian dan pengembangan perkara sepenuhnya kepada penyidik Polres Jember.
“Kami meminta penyidik melakukan pengembangan terhadap perkara ini,” tegasnya.
Dugaan kepemilikan benda mirip senjata api tersebut mencuat dalam perkara yang bermula dari sengketa lahan milik Bobi Indra Mulyanto di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo. Bobi, didampingi Thamrin, melaporkan BS dan WN ke SPKT Polres Jember pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Laporan tersebut mencakup dugaan penyerobotan lahan, pemalsuan dokumen, serta intimidasi menggunakan benda yang diduga menyerupai senjata api.
Menurut Thamrin, lahan tersebut sebelumnya disewakan kepada WN pada 2024 untuk dijadikan tempat usaha. Kesepakatan sewa dilakukan secara lisan dengan nilai Rp2,5 juta per tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
Memasuki tahun kedua, keluarga Bobi disebut tidak pernah menyepakati perpanjangan sewa. Bobi kemudian memutuskan tidak lagi menyewakan lahan tersebut. Persoalan muncul setelah pihak terlapor disebut menunjukkan dokumen yang diklaim sebagai perjanjian sewa lahan.













