Media Kampung, Jember – Sekitar 3.000 orang yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) bersama 98 truk pengangkut perangkat sound system mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin, 16 November 2026. Massa memadati kawasan Jalan Sudarman, Kecamatan Patrang, sejak pukul 09.00 hingga 12.05 WIB untuk menolak wacana pelarangan sound horeg dan kegiatan karnaval di Jember.
Aksi tersebut menjadi respons terhadap rencana pembatasan yang dinilai berpotensi mematikan usaha penyedia jasa sound system. JSSC mendesak pemerintah tidak memberlakukan larangan secara menyeluruh dan meminta kepastian regulasi yang tetap memberi ruang bagi keberlangsungan usaha mereka.
Ketua JSSC sekaligus koordinator lapangan, Arif Sugiartani, menegaskan pihaknya tidak keberatan jika pemerintah menyusun aturan. Namun, regulasi itu harus mengatur penggunaan sound system, bukan menghilangkan mata pencaharian pelaku usaha.
“Kami siap diatur, tetapi jangan sampai ada pelarangan total yang membunuh usaha kami,” tegas Arif.
Ia juga meminta pemerintah membedakan tanggung jawab penyedia jasa sound system dengan penyelenggara kegiatan. Menurut Arif, penyedia jasa hanya bertanggung jawab menyediakan perangkat pengeras suara, sedangkan aktivitas lain selama kegiatan berlangsung berada di luar kendali mereka.
Menanggapi tuntutan massa, Asisten Administrasi Umum Setda Jember, Imam Sudarmaji, menyatakan Pemkab Jember bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak bermaksud melarang penggunaan sound system. Pemerintah justru berencana menyusun regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk MUI dan komunitas sound system.
Pertemuan lanjutan untuk membahas aturan tersebut dijadwalkan paling lambat dua minggu ke depan. Komitmen ini menjadi salah satu poin yang diminta JSSC untuk benar-benar ditindaklanjuti.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, menilai kegiatan hiburan masyarakat seperti karnaval tetap perlu diberikan ruang. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batasan yang jelas, mulai dari kapasitas perangkat, tingkat kebisingan dalam satuan desibel, hingga waktu operasional.
Meski demikian, Arif memperingatkan bahwa jika hingga batas waktu yang dijanjikan tidak ada kejelasan, JSSC siap kembali menggelar aksi dengan mengerahkan massa dalam jumlah jauh lebih besar. Ia menegaskan, tuntutan mereka bukan kebebasan menggunakan sound system tanpa batas, melainkan kepastian regulasi yang tidak mengorbankan keberlangsungan usaha para pelaku sound system di Jember.













