Media Kampung, Jember – Pemkab Jember menyiapkan sejumlah program layanan dasar sebagai prioritas dalam pembahasan APBD 2027. Program ini mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan penanganan rumah tidak layak huni. Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 bersama DPRD Jember ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan menekan angka kemiskinan.
Salah satu fokus perhatian Pemkab Jember adalah anggaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu. Fawait menegaskan komitmen Pemkab Jember untuk memenuhi hak-hak para pegawai tersebut. Jika pendanaan untuk PPPK paruh waktu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program pelayanan masyarakat. “Ruang fiskal yang ada akan difokuskan untuk memperkuat cakupan layanan dasar masyarakat, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Jember akan melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) dan pemantauan melalui layanan Homecare. Pemerintah daerah juga menyiapkan armada Mobil Cinta untuk membantu mengantar pasien dari keluarga kurang mampu kembali ke rumah secara gratis.
Dalam bidang pendidikan, Pemkab Jember akan meluncurkan program kejar paket yang terintegrasi dengan kelompok pengajian lintas agama. Program ini ditujukan bagi warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, maupun SMA agar dapat memperoleh ijazah kesetaraan. Selain itu, Pemkab Jember juga mendata sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan. Setelah melakukan revitalisasi sekitar 124 sekolah pada tahun 2025 dan sejumlah sekolah lainnya pada tahun 2026, pemerintah daerah berencana mengusulkan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat untuk mendapatkan dukungan dari program revitalisasi pemerintah pusat.
Selain layanan kesehatan dan pendidikan, Pemkab Jember juga mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan dengan program Homecare dan pendataan rumah tidak layak huni (RTLH). Fawait menyebutkan bahwa pemerintah daerah menargetkan penanganan sekitar 7 ribu hingga 12 ribu unit RTLH. Berbagai program tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan dalam pembahasan APBD Jember 2027.
