Pilkades Kabupaten Serang Berpotensi Beralih ke E-Voting

KAB. SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mulai mempertimbangkan penggunaan sistem electronic voting (e-voting) untuk pemilihan kepala desa (Pilkades). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang menilai sistem tersebut berpotensi memangkas anggaran hingga Rp10 miliar dibandingkan pemungutan suara manual.

Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudi Suhartanto, mengatakan pihaknya telah mempelajari pelaksanaan e-voting di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia bahkan meninjau langsung tahapan persiapan, penataan tempat pemungutan suara (TPS), hingga pelaksanaan Pilkades di daerah tersebut. Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan penyelenggara serta petugas keamanan, Rudi menilai e-voting lebih praktis, mudah, dan murah. Sistem itu juga dinilai memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat.

“Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan penyelenggara serta petugas keamanan, e-voting dinilai lebih praktis, mudah, dan murah. Sistem itu juga memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat,” kata Rudi, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, Rudi menjelaskan bahwa e-voting yang diterapkan di Cianjur tidak menggunakan jaringan internet. Penyelenggara mengoperasikan perangkat secara offline dengan kabel untuk memindahkan data antarsistem. Menurutnya, penggunaan sistem offline bertujuan mencegah pencurian data dan kecurangan. Sistem tersebut juga diharapkan menjaga keakuratan hasil penghitungan suara serta prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

Rudi menambahkan, pelaksanaan e-voting di Cianjur menjadi bahan pembelajaran bagi Pemkab Serang. Ia melihat langsung bagaimana persiapan teknis dilakukan, mulai dari penataan TPS hingga pengoperasian perangkat. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan Kabupaten Serang akan menggunakan e-voting pada Pilkades mendatang.

DPMD Kabupaten Serang harus lebih dulu mengonsolidasikan pilihan sistem bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan masuk dalam tim panitia tingkat kabupaten. Konsolidasi itu diperlukan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesiapan teknis, anggaran, dan sumber daya manusia.

“Kami belum bisa memastikan Kabupaten Serang akan menggunakan e-voting. DPMD harus lebih dulu mengonsolidasikan pilihan sistem bersama OPD yang akan masuk dalam tim panitia tingkat kabupaten,” ujarnya.

Menurut Rudi, jika e-voting diterapkan, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan perangkat, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu penting agar pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak.

Potensi penghematan anggaran hingga Rp10 miliar menjadi salah satu alasan wacana e-voting terus dikaji. Meski begitu, Pemkab Serang tidak ingin terburu-buru. Kajian akan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pengalaman daerah lain, termasuk Kabupaten Cianjur yang telah lebih dulu menerapkan sistem tersebut.

Pilkades di Kabupaten Serang sendiri menjadi momentum penting dalam proses demokrasi di tingkat desa. Karena itu, inovasi pemungutan suara perlu memastikan prinsip luber tetap terjaga, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pemkab Serang pun berjanji akan mengumumkan keputusan akhir setelah proses konsolidasi dan kajian bersama OPD selesai dilakukan.