Menko PMK Pimpin Rakor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Aceh-Sumut
Medan, 16 November 2026 — Ketua Dewan Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Senin (16/11/2026).
Rapat lintas sektor ini digelar untuk memastikan kesiapan penuh pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun 2026. Forum tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, perwakilan kementerian dan lembaga, unsur TNI-Polri, serta instansi terkait penanggulangan bencana.
Dalam forum evaluasi itu, para kepala daerah memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, terutama pada kawasan yang sebelumnya dihantam banjir bandang besar akibat Siklon Tropis Senyar pada akhir November 2025. Laporan dari daerah menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan risiko, kebutuhan dukungan, dan langkah mitigasi yang harus disiapkan bersama.
Menanggapi laporan lapangan tersebut, Menko PMK menegaskan pentingnya kesiapsiagaan terpadu untuk melindungi keselamatan masyarakat dari risiko bencana susulan. Ia menekankan bahwa koordinasi antarlevel pemerintahan harus berjalan cepat dan tepat, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap cuaca ekstrem.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” ujar Sugiono.
Evaluasi menunjukkan bahwa dampak bencana pada akhir 2025 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah mendesak. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk jembatan, dilaporkan kembali memerlukan penanganan. Kondisi itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan akses warga, mobilitas logistik, dan kelancaran layanan dasar.
Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak lengah. Penguatan sistem peringatan dini, kesiapan posko, penyediaan logistik, jalur evakuasi, serta komunikasi risiko kepada masyarakat menjadi bagian dari langkah preventif yang perlu dipastikan berjalan di Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, dukungan peralatan dan personel dari instansi terkait perlu dipetakan sesuai kebutuhan lapangan.
Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi pascabencana. Satgas PRR Pascabencana Sumatera menekankan pentingnya sinergi antara percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana baru. Dengan begitu, pembangunan kembali infrastruktur diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko hidrometeorologi.
Menko PMK berharap seluruh pihak menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah diminta segera melaporkan kebutuhan mendesak dan hambatan di lapangan agar dukungan pusat dapat diberikan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran menjelang periode cuaca ekstrem akhir tahun.














