Media Kampung, Medan – Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Forum Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik Pascabencana yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (12/11/2026).

Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia hadir dalam forum tersebut bersama Plh Sekretaris Daerah Nias Selatan, Amsarno Satriawan Sarumaha. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Menteri PAN-RB Komjen Pol (Purn) Dr. Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, anggota DPRD Sumatera Utara, serta sejumlah bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Sumatera Utara.

Forum itu membahas penguatan ketahanan pelayanan publik di daerah, terutama agar layanan administrasi masyarakat tetap berjalan saat terjadi kondisi darurat bencana hingga masa pemulihan. Dalam forum tersebut, disoroti pula masih adanya 22 kabupaten di Sumatera Utara, termasuk Nias Selatan, yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik.

Dalam arahannya, Purwadi Arianto mengapresiasi daerah yang sudah membentuk MPP. Ia juga mendorong 22 kabupaten yang belum memilikinya agar segera merealisasikan fasilitas pelayanan terpadu tersebut.

Purwadi menekankan bahwa keberlangsungan pelayanan publik saat bencana harus masuk dalam perencanaan strategis pemerintah daerah. Ia menyebut tiga langkah utama untuk memperkuat layanan publik, yakni menjaga keberlangsungan layanan prioritas, meningkatkan kolaborasi antar-OPD dan instansi vertikal melalui pelayanan jemput bola, serta mempercepat pemulihan layanan setelah bencana.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari keberadaan gedung atau jumlah loket pelayanan. Menurut dia, yang paling penting adalah kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk kecepatan, kemudahan, transparansi, kepastian informasi, dan kenyamanan.

Bagi Nias Selatan, kehadiran Bupati Sokhiatulo Laia dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah. Selama ini, masyarakat masih harus mendatangi sejumlah kantor instansi yang terpisah untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Jika dibentuk, MPP diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dan instansi terkait dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, hingga layanan BUMN dan BUMD. Integrasi ini juga diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya pengurusan, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi praktik percaloan.

Forum KemenPAN-RB tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Nias Selatan untuk mempercepat realisasi pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.