Media Kampung, Nias Selatan – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengalihfungsikan Gedung Pasar Rakyat Pasir Putih menjadi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bangunan di kawasan Pasar Korea, Pasir Putih, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam itu tidak pernah difungsikan sejak selesai dibangun pada 2018.

Rehabilitasi dan penataan gedung kini tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin, 16 November 2026, pekerjaan dilakukan melalui kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026.

Gedung Pasar Rakyat Pasir Putih merupakan hasil kerja sama Kementerian Perdagangan RI dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada 2018. Namun, sejak selesai dibangun, bangunan tersebut tidak pernah dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Papan informasi proyek di lokasi mencantumkan bahwa kegiatan rehabilitasi bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp549.800.000. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Bawoganowo Maju Jaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan CV Fadha Faomasi Consultant bertindak sebagai konsultan pengawas.

Kebijakan pemanfaatan kembali gedung yang selama ini terbengkalai mendapat apresiasi warga Pasar Telukdalam, Arman Maduwu. Ia menilai langkah pemerintah daerah tersebut tepat karena dapat menyelamatkan aset yang sebelumnya tidak memberikan manfaat.

“Kami apresiasi Pemda Nias Selatan. Gedung yang sudah lama terlantar akhirnya bisa dimanfaatkan kembali. Ini langkah bagus untuk efisiensi anggaran dan penyelamatan aset,” kata Arman.

Ia berharap pekerjaan rehabilitasi dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu berdasarkan kontrak kerja. Dengan difungsikannya gedung tersebut sebagai kantor BPBD, Arman berharap pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan semakin optimal.

Pemanfaatan kembali bangunan Pasar Pasir Putih diharapkan menjadi langkah konkret Pemkab Nias Selatan dalam mengoptimalkan aset daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.