Media Kampung – Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Pemilu sedang mengkaji opsi penggunaan teknologi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu opsi yang dibahas adalah e-accounting, yang memungkinkan pencoblosan tetap dilakukan secara langsung, tetapi penghitungan suara dilakukan secara elektronik.
Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Panja, Aria Bima, menyatakan bahwa e-accounting menjadi salah satu opsi yang dibicarakan dalam penyusunan RUU Pemilu. Menurutnya, opsi ini berbeda dengan e-voting yang memungkinkan proses pencoblosan dilakukan secara elektronik.
“Ya, kita kan agak minder sama India, ya. India sebagian sudah melakukan itu, kan. Ya, kalau terpaksa e-voting belum ya kita e-accounting. Kalau e-accounting itu nyentang atau nyoblos masih dilakukan, tapi begitu selesai, dihitung secara elektronik,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam skema e-accounting, pemilih tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan melakukan pencoblosan atau pencentangan seperti biasa. Perbedaannya, proses setelah pencoblosan, terutama penghitungan suara, dilakukan dengan sistem elektronik. Dalam skema e-voting, proses pemberian suara tidak lagi mengharuskan pemilih mencoblos secara konvensional di bilik suara.
“Kalau yang e-voting itu jempolnya atau nyoblosnya tidak harus ke bilik,” ujar Aria.
Aria menjelaskan bahwa e-accounting tetap mempertahankan tahapan pemungutan suara secara langsung. Setelah pemilih mencoblos atau mencentang pilihannya, hasilnya kemudian masuk ke sistem penghitungan elektronik. “Tapi kalau e-accounting, itu kita masih datang ke bilik, dicoblos, dicentang, terus masuk srep, langsung masuk ke penghitungan, tetapi tetap berjenjang, kumpul di KPUD, kumpul di DPRD, tapi ini sudah e-accounting, sudah sudah sistem elektronik,” tuturnya.
Meski demikian, Aria juga menyatakan bahwa pembahasan mengenai e-voting tetap dilakukan oleh Panja. DPR ingin melihat penerapan sistem tersebut di negara lain sebagai bahan pertimbangan. Salah satu negara yang menjadi perhatian DPR adalah India, karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan standar ekonomi serta pendidikan yang menurutnya relatif mendekati Indonesia.
“Itu termasuk dibicarakan, kalau yang, kalau yang e-voting juga kita bicarakan maka kita pengin lihat India, yang relatif jumlah penduduk banyak dan standar ekonomi pendidikannya hampir sama sama kita, tapi di sana sudah e-voting loh,” kata Aria.
Aria menekankan bahwa pembahasan mengenai teknologi dalam sistem pemilu ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu. “Semua hal yang terkait persepsi publik tentang pemilu harus diperbaiki, termasuk teknologi yang digunakan,” tambahnya.
