Media Kampung – Pembangunan Yon TP (Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan) di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dalam forum dialog yang melibatkan TNI, Perhutani, DPRD, BPN, organisasi kemahasiswaan, dan petani, sejumlah pandangan disampaikan terkait rencana strategis nasional di bidang pertahanan tersebut.
Klarifikasi TNI: Bukan untuk Tambang
Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Inf. Rifqi Muhammad Syuhada, menegaskan bahwa pembangunan Yon TP di Silo tidak ada kaitannya dengan aktivitas pertambangan maupun isu lain yang berkembang di masyarakat. “Saya pastikan pembangunan Yon TP di wilayah Silo tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertambangan,” ujar Rifqi dalam forum yang digelar pada Rabu, 17 Juni 2026.
Menurutnya, rencana pembangunan telah melalui berbagai tahapan koordinasi dan pembahasan dengan pemerintah desa, kecamatan, Forkopimda, instansi terkait, dan unsur masyarakat. Proses sosialisasi sudah dilakukan melalui beberapa kali rapat. Rifqi menjelaskan bahwa program Yon TP merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang pertahanan yang telah dijalankan di berbagai daerah lain di Indonesia. “Program ini adalah program pertahanan negara. Di beberapa daerah yang sudah melaksanakan pembangunan serupa, muncul dampak ekonomi yang turut berkembang di sekitar lokasi,” katanya. Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan sosialisasi agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Perhutani: Kawasan Hutan untuk Kepentingan Strategis
Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember, Eko Teguh Prasetyo, menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan hutan negara yang dikelola Perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial. “Hak yang diberikan kepada kelompok tani adalah hak pemanfaatan, bukan hak kepemilikan,” jelas Eko. Ia menerangkan bahwa ketentuan perundang-undangan membuka kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan strategis tertentu, termasuk pertahanan negara. “Dalam regulasi disebutkan bahwa kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan tidak dapat dielakkan, salah satunya untuk kepentingan pertahanan negara,” ujarnya. Namun, Eko menilai komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi hal penting agar seluruh pihak memahami dasar hukum dan proses yang sedang berjalan.
DPRD: Cegah Konflik Sosial
Anggota Komisi A DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Siswono, menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. “Kita tidak harus membenturkan masyarakat dengan kepentingan pembangunan. Itu yang lebih penting, dan menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal,” kata Siswono. Menurutnya, persoalan pengelolaan lahan oleh petani di Silo telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan penyelesaian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan agar potensi konflik sosial dapat dihindari. “Seharusnya persoalan seperti ini dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari konflik-konflik sosial di masyarakat,” tambahnya.
PMII: Perhatikan Nasib Petani
Ketua PMII Jember, Taufiqur Rahman, menyampaikan catatan terkait rencana pembangunan, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diakui negara. “Kami berharap petani yang selama ini mengelola lahan secara sah juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses ini,” ujarnya. Ia menilai keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat terdampak secara langsung menjadi hal penting dalam setiap tahapan pembahasan. “BPN menyampaikan jangan sampai menimbulkan konflik baru, lantas untuk apa dipaksakan pembangunan di Desa Silo,” kata Taufiqurrahman. Menurutnya, berbagai sikap dan pandangan yang disampaikan organisasi mahasiswa berasal dari hasil pengamatan serta pendampingan di lapangan terhadap masyarakat di sekitar lokasi rencana pembangunan.
Forum dialog tersebut menunjukkan adanya beragam pandangan dari para pemangku kepentingan. Meski memiliki perspektif yang berbeda, seluruh pihak sepakat bahwa komunikasi yang terbuka, dialog yang konstruktif, serta penyampaian informasi yang jelas menjadi kunci dalam mencari solusi terbaik terkait rencana pembangunan Yon TP di Kecamatan Silo.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan