Media Kampung – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka sudah bersifat final dan tidak bisa diubah lagi melalui upaya hukum biasa.

Yusril menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (1011), saat merespons langkah Gibran yang disebut hendak membuktikan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Ia juga menyebut putusan MA berada pada posisi yang sama karena sudah berkekuatan tetap.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril.

Dalam pernyataannya, Yusril juga menilai tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap dua putusan tersebut. Ia menambahkan, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara itu.

Yusril turut menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan peninjauan kembali dan akan segera melaksanakan putusan MA setelah salinan resminya diterima. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA tersebut.

“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh,” ujar Yusril.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa jalur hukum yang ditempuh terkait persoalan ijazah Gibran masih menyisakan ruang pada tahapan yang dipilih pihak terkait, tetapi posisi putusan MK dan MA sendiri sudah berada pada tahap final sesuai penjelasan Yusril.