Badan Ad Hoc MPR Mulai Rapat, Bahas Mekanisme Pemilihan Wapres
Jakarta — Badan Ad Hoc MPR RI menggelar rapat perdana untuk membahas proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Rapat berlangsung tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Pantauan di lokasi menunjukkan suasana rapat hanya dapat diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sejumlah pimpinan dan anggota parlemen terlihat hadir sebelum rapat dimulai.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Badan Ad Hoc sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul, dan Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menghadiri rapat Panitia Ad Hoc MPR RI. Agenda pertemuan itu membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029, termasuk mekanisme pemilihan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses Panitia Ad Hoc MPR RI dalam membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024–2029. Rapat berlangsung tertutup, sehingga belum ada keterangan resmi mengenai hasil pembahasan yang dapat disampaikan kepada publik.
Dalam pembukaan rapat, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pedoman kerja pembahasan telah diatur dalam tata tertib MPR. Ia menegaskan, pedoman tersebut bukan merupakan gagasan pribadi pimpinan maupun anggota tertentu. “Oleh karena itu, pimpinan berinisiatif. Semua sudah ada di tatib, merumuskannya di dalam yang sekarang jenengan pegang,” ujar Muzani. “Jadi itu bukan atas ide pimpinan, bukan,” tambahnya.
Menurut Muzani, tata tertib menjadi rujukan utama dalam merumuskan langkah Panitia Ad Hoc. Karena itu, pembahasan diharapkan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan tidak bergantung pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Rapat perdana ini menjadi penanda dimulainya kerja Badan Ad Hoc MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Meski demikian, mekanisme pemilihan, tahapan, dan jadwal pembahasan belum dijelaskan secara rinci kepada wartawan karena rapat digelar secara tertutup.
Kehadiran sejumlah pimpinan dan anggota parlemen dalam rapat tersebut menunjukkan pembahasan ini melibatkan lintas institusi dan fraksi. Publik menunggu kepastian mengenai mekanisme pemilihan wapres pengganti, termasuk bagaimana proses politik di MPR akan berjalan sesuai tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
Sumber pemberitaan menyebut rapat Panitia Ad Hoc MPR RI ini membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi mengenai hasil rapat tertutup tersebut.














