Media Kampung – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sembilan hakim konstitusi terkait putusan mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyatakan para hakim tidak terbukti melanggar prinsip kecakapan dan kesaksamaan dalam Sapta Karsa Hutama, kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

“Menyatakan menolak laporan Para Pelapor untuk seluruhnya,” ujar Palguna saat membacakan amar Putusan Nomor 10/MKMK/L/10/2026 di ruang sidang MK, Selasa (17/11/2026).

Sembilan hakim yang dilaporkan adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi.

Laporan dalam Putusan Nomor 10 diajukan lima warga negara, yakni Karianton Tampubolon, Hulman Sanitar Simanjuntak, Adi Ridwan, Rauba Sitorus, dan Doli Leonardo Silalahi. Mereka mempersoalkan tindakan para hakim yang memeriksa pokok perkara dan tidak berhenti pada pemeriksaan formil permohonan.

Menurut MKMK, langkah tersebut bukan pelanggaran etik. Majelis menilai tindakan para hakim terlapor untuk memeriksa pokok perkara dan tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan secara formil merupakan pilihan berdasarkan cara pandang berhukum yang digunakan para hakim terlapor berdasarkan keputusan yang diambil secara kolektif.

MKMK menyatakan persoalan etika dalam laporan ini berkaitan dengan perkara serupa yang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. Karena itu, majelis merujuk pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis. Dalil laporan para pelapor pun dinyatakan tidak beralasan.

Majelis juga menjelaskan alasan tidak memeriksa seluruh hakim terlapor. MKMK hanya mendengar keterangan Ketua dan Wakil Ketua MK dalam sidang tertutup pada 27 Oktober 2026. Sebab, yang dipersoalkan adalah kesepakatan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan tidak ada satu pun hakim yang menyatakan pendapat berbeda dalam RPH tersebut.

Dalam sidang yang sama, MKMK turut membacakan Putusan Nomor 011/MKMK/L/10/2026 atas laporan yang diajukan Nasrullah, yang mengikuti sidang secara daring. Laporan ini juga terkait sembilan hakim yang sama.

Nasrullah mempersoalkan dua hal. Pertama, penerbitan PMK 1/2026 yang dinilai melanggar prinsip independensi. Kedua, tindakan para hakim memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Nomor 1/PHPU.PRES-24/2026 yang dinilai melanggar prinsip kecakapan dan kesaksamaan serta kearifan dan kebijaksanaan.

MKMK menyatakan kedua persoalan itu telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 5/MKMK/L/10/2026, sehingga majelis cukup merujuk pada pertimbangan tersebut. Seperti pada laporan pertama, dalil Nasrullah juga tidak diterima majelis.