Media Kampung – Keterwakilan perempuan dalam politik kembali dipersoalkan dalam catatan berjudul Perempuan sebagai Pajangan Politik. Tulisan itu menyoroti kecenderungan perempuan lebih sering dihadirkan sebagai simbol atau pajangan ketimbang ikut menentukan kebijakan.

Gagasan itu muncul dari kegelisahan penulis setelah melihat serangan warganet terhadap sejumlah artis perempuan yang dulu ramai tampil di panggung kampanye saat pemilu. Mereka kini dianggap diam ketika kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi.

Dari percakapan dengan seorang teman, penulis kemudian mempertanyakan sejauh mana artis-artis itu benar-benar terlibat dalam pengambilan kebijakan, serta seberapa jauh perempuan dilibatkan dalam keputusan politik di Indonesia. Pertanyaan itu membawanya pada dokumen karya sosiolog Rosabeth Moss Kanter, Men and Women of the Corporation, yang terbit pada 1977.

Dalam kajiannya atas pekerja perempuan di sebuah korporasi besar Amerika yang disamarkan sebagai Indsco, Kanter menyimpulkan bahwa persoalan perempuan di dalam organisasi, termasuk partai politik sebagai organisasi politik, terutama berkaitan dengan proporsi. Ketika jumlah perempuan sangat sedikit, mereka cenderung menjadi token atau perwakilan minoritas yang dipandang sebagai lambang seluruh kaumnya, bukan sebagai pribadi dengan gagasan sendiri.

Penulis juga menyoroti konsep pet atau maskot yang dijelaskan Kanter, yakni sosok yang disayangi dan dipuji kehadirannya, tetapi tidak sungguh-sungguh diperhitungkan. Dari situ, ia melihat adanya kemiripan dengan kondisi perempuan yang sekadar ditampilkan untuk dilihat, tetapi tidak untuk didengar.

Catatan itu kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan data pemilu di Indonesia. Pada Pemilu 2019, perempuan menduduki 118 dari 575 kursi DPR atau sekitar 20,5 persen. Sementara itu, Pemilu 2024 menghasilkan 127 perempuan dari 580 kursi DPR atau sekitar 21,9 persen.

Penulis menyebut capaian Pemilu 2024 sebagai rekor tertinggi sejak reformasi. Namun, kenaikannya dinilai tidak sampai satu setengah poin dalam lima tahun. Ia juga menyoroti kesenjangan antara porsi perempuan dalam pencalonan dan hasil akhir di parlemen.

Menurut catatan itu, perempuan mengisi sekitar 37,7 persen daftar caleg pada 2024, tetapi hanya 21,9 persen yang akhirnya duduk di Senayan. Dari situ, penulis mempertanyakan apakah kuota pencalonan benar-benar membuka jalan bagi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, atau justru hanya menghadirkan mereka sebagai pajangan politik.