Media Kampung, Jakarta – Eggi Sudjana menyoroti kriteria calon Wakil Presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pembicaraan soal sosok pengganti Gibran tidak semestinya hanya berkutat pada nama-nama yang beredar, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas dan integritas calon pemimpin.
Pernyataan itu disampaikan Eggi dalam pernyataan bertajuk Mutiara Hikmah pada Selasa, 17 November 2026. Ia mengajukan empat sifat wajib Rasulullah SAW sebagai tolok ukur kepemimpinan Islam, yakni siddiq, fathanah, amanah, dan tabligh.
Eggi menjelaskan, siddiq berarti benar dan jujur. Menurut dia, seorang pemimpin harus menjunjung kebenaran, tidak berdusta, serta tidak melakukan manipulasi dokumen. Ia turut mengaitkan prinsip tersebut dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dan menilai persoalan keabsahan dokumen itu perlu menjadi perhatian publik ketika menilai integritas seorang pemimpin.
Sifat kedua, fathanah, dimaknai sebagai kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami persoalan. Eggi berpandangan, pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan, tetapi juga harus mampu menganalisis masalah dan merumuskan penyelesaian. Ia juga mengingatkan agar seorang pemimpin tidak mudah dipengaruhi pihak lain, dan dalam pernyataannya menyindir pemimpin yang justru dikendalikan buzzer maupun kepentingan oligarki.
Selanjutnya, amanah berarti dapat dipercaya dan tidak berkhianat terhadap tanggung jawab. Eggi menekankan bahwa jabatan merupakan titipan yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. Ia mengutip Surah An-Nisa ayat 58 mengenai perintah menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil, serta mengingatkan hadis tentang risiko ketika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.
Adapun sifat keempat, tabligh, berarti menyampaikan. Eggi memaknainya sebagai keterbukaan seorang pemimpin dalam menyampaikan informasi dan kebenaran kepada masyarakat. Menurut dia, pemimpin tidak boleh menyembunyikan informasi atau dokumen yang semestinya diketahui publik. Prinsip tersebut ia rangkum melalui ungkapan JUBEDIL, yakni Jujur, Buka Data, Lihat Dalil.
Eggi menghubungkan empat kriteria tersebut dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 742 KTUN 2026 mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan sejumlah pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dalam pertimbangannya, MK juga menyinggung bukti pendidikan Gibran yang diajukan dalam perkara tersebut.
Berangkat dari persoalan itu, Eggi mempertanyakan pihak yang akan mengisi posisi wakil presiden mendatang. Ia menilai empat sifat rasul tersebut dapat menjadi kerangka penilaian bagi publik dalam mencermati kualitas dan integritas calon pemimpin, bukan sekadar melihat popularitas nama yang beredar.














