Media Kampung – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden 2024. Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa malam, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Gugatan tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Partai Ummat dan Komite Independen Pemantau Pemilu. Mereka mengklaim terdapat indikasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan yang diperlukan untuk mencalonkan diri. Para pemohon menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SLTA.

Putusan MK

Meski gugatan ditolak, MK tetap mempertimbangkan pokok perkara. Hasilnya, MK menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti valid yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA. Dalam pengajuan penyetaraan ijazah, Gibran dilaporkan menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri, namun dokumen yang diajukan tidak memadai.

Bukti yang Ditemukan

Hakim Arsul Sani menyampaikan bahwa dokumen yang dilampirkan, seperti certificate of attendance dan dokumen akademik lainnya, tidak dapat dianggap sebagai bukti kelulusan. Dokumen-dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan sebagai tanda telah menyelesaikan pendidikan tertentu.

Dampak Keputusan

Keputusan ini berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden, mengingat syarat pendidikan merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi. Dengan tidak adanya bukti ijazah setara SMA, keraguan tentang kelayakan Gibran untuk maju dalam pemilihan umum semakin mengemuka.

Sidang ini menggarisbawahi pentingnya verifikasi dokumen pendidikan bagi calon pejabat publik, serta menyoroti proses hukum yang harus dilalui untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pemilihan umum.