Media Kampung – Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu, 20 Mei 2026, untuk menyampaikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027.
Prabowo tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 09.32 WIB dengan mengenakan setelan jas hitam dan peci hitam, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan keduanya disambut langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan beberapa wakil ketua DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.
Agenda rapat paripurna tersebut diwarnai dengan penyampaian KEM dan PPKF oleh presiden secara langsung, suatu momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah parlemen Indonesia, mengingat biasanya pidato ini disampaikan oleh Menteri Keuangan mewakili pemerintah.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menegaskan bahwa penyampaian langsung oleh Presiden Prabowo merupakan langkah yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan ketatanegaraan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, menambahkan bahwa ini adalah kali pertama seorang presiden secara langsung membacakan KEM dan PPKF di rapat paripurna DPR.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Mei, yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dimanfaatkan oleh Presiden untuk memperkuat semangat persatuan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. “Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian,” ujar Prasetyo.
Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dalam pidatonya, Presiden Prabowo akan mengumumkan program-program unggulan yang menjadi kebijakan prioritas pemerintah dalam RAPBN 2027. Purbaya menilai penting agar pesan tersebut disampaikan langsung oleh presiden agar maknanya lebih kuat dan jelas.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menepis anggapan bahwa pidato Presiden Prabowo terkait KEM dan PPKF ada kaitannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat terjadi. Ia menegaskan bahwa nilai tukar rupiah hanyalah salah satu komponen dalam kerangka ekonomi makro, dan penyampaian langsung oleh presiden lebih disebabkan oleh perhatian khusus terhadap penyusunan APBN dan transparansi kebijakan fiskal.
Seiring dengan pidato Prabowo, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dibuka melemah pada pagi hari yang sama, mencerminkan sentimen pasar yang menunggu arahan dari pemerintah terkait kondisi ekonomi tahun depan. IHSG sempat mencatat level terendah sejak awal tahun pada pembukaan perdagangan tersebut.
Rapat paripurna juga mencakup agenda lain seperti laporan evaluasi perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026 dan pengambilan keputusan terkait revisi Undang-Undang Kepolisian, namun perhatian utama tetap tertuju pada penyampaian visi ekonomi nasional oleh Presiden Prabowo.
Momen ini dianggap sebagai langkah penting dalam komunikasi kebijakan fiskal dan ekonomi negara yang langsung disampaikan oleh kepala negara, menandai periode baru dalam penyampaian kebijakan anggaran oleh pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan