Media Kampung – Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, yang baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Senin 27 April 2026, segera dihubungi Sekretariat Kabinet (Seskab) dan dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana untuk rapat koordinasi. Dalam pertemuan itu ia menegaskan, ‘Saya prajurit, harus siap diperintah,’ menegaskan komitmennya pada kebijakan presiden.

Pelantikan Dudung menggantikan M. Qodari, yang kemudian ditunjuk menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Pengangkatan tersebut menandai kembali penempatan figur militer di posisi strategis KSP, sebuah tradisi yang dimulai sejak era Presiden Jokowi.

Seskab menyampaikan agenda penting terkait pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pemangkasan birokrasi di sektor pertanian. Prabowo menekankan perlunya respons cepat dari KSP agar kebijakan dapat dijalankan tanpa hambatan administratif.

“Saya prajurit harus siap diperintah,” ujar Dudung dengan tegas kepada wartawan setelah rapat. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap disiplin militer yang ia bawa ke dalam tugas sipilnya.

Usai pelantikan, Dudung berjanji akan membuka layanan KSP 24 jam untuk menerima laporan dan keluhan masyarakat. Ia menambahkan bahwa posko pengaduan akan beroperasi secara nonstop, memungkinkan warga melaporkan masalah kapan saja melalui telepon atau aplikasi resmi.

Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, KSP bertugas menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo, sekaligus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas kementerian. Dudung menegaskan bahwa koordinasi ini akan meminimalisir tumpang tindih kebijakan dan mempercepat implementasi program unggulan.

Dudung Abdurachman pensiun dari TNI pada 2024 setelah menamatkan kariernya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dan sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dan pernah memimpin wilayah strategis sebagai Pangdam V/Jaya pada tahun 2020‑2021.

Sebelum Dudung, jabatan KSP pernah diisi oleh mantan perwira TNI seperti M. Qodari, AM Putranto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Moeldoko, menegaskan kecenderungan pemerintah mengutamakan pengalaman militer dalam peran koordinasi eksekutif. Kebijakan ini dianggap mampu memperkuat disiplin administratif dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat tinggi.

Meskipun kini menjabat sebagai KSP, Dudung masih merangkap sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, dengan rencana penggantian dalam waktu dekat. Ia menyatakan bahwa transisi jabatan penasihat akan dilakukan secara terstruktur untuk menjaga kontinuitas kebijakan pertahanan.

Salah satu fokus utama Presiden Prabowo adalah pemangkasan birokrasi, contohnya penyederhanaan prosedur distribusi pupuk bagi petani yang selama ini terhambat oleh perizinan berlapis. Dudung menjanjikan bahwa KSP akan memantau pelaksanaan reformasi tersebut dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada presiden.

Masyarakat dan lembaga swadaya melihat inisiatif layanan 24 jam KSP sebagai langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pengamat politik menilai bahwa kehadiran figur militer seperti Dudung dapat memperkuat kontrol atas birokrasi, namun tetap menuntut mekanisme pengawasan independen.

Hingga akhir pekan ini, saluran pengaduan KSP telah resmi aktif, dengan pusat panggilan yang dapat dihubungi 24/7 serta tim lapangan yang siap menanggapi laporan secara cepat. Dudung menutup pernyataannya dengan harapan KSP dapat menjadi jembatan efektif antara warga dan pemerintah dalam mewujudkan agenda reformasi nasional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.