Media Kampung – Kritik Sajogyo terhadap pembangunan Orde Baru ala Soeharto menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial yang terjadi pada era 1966‑1998, menegaskan kembali pentingnya evaluasi historis kebijakan pembangunan.
Sajogyo, sejarawan ekonomi terkemuka, mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa Produk Nasional Bruto (PNB) Indonesia hampir dua kali lipat pada masa Soeharto, namun indeks Gini tetap tinggi, mengindikasikan distribusi pendapatan yang tidak merata.
Menurut laporan BPS 1995, rata‑rata pendapatan per kapita meningkat dari US$ 300 menjadi US$ 1.100, namun persentase penduduk miskin hanya turun dari 20,3% menjadi 13,3%, menandakan pertumbuhan yang tidak inklusif.
Sajogyo menambahkan bahwa proyek‑proyek infrastruktur megah, seperti jalan tol trans‑jawa dan pembangkit listrik tenaga batu bara, sering kali dibangun di wilayah yang belum memiliki kebutuhan dasar, sehingga mengalihkan sumber daya dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam sebuah wawancara pada Mei 2023, ia menyatakan, ‘Pembangunan Orde Baru lebih menitikberatkan pada pertumbuhan angka makro daripada kesejahteraan rakyat, sehingga menciptakan kesenjangan yang masih terasa hingga kini.’
Data Kementerian PUPR 1992 memperlihatkan bahwa 60% anggaran infrastruktur dialokasikan untuk proyek strategis nasional, sementara alokasi untuk fasilitas umum desa hanya mencapai 5%, memperkuat argumen Sajogyo tentang prioritas yang tidak seimbang.
Selain itu, Sajogyo menyoroti kebijakan moneter yang menstabilkan nilai tukar rupiah tetapi menekan sektor pertanian, yang pada saat itu menyumbang lebih dari 30% PDB, menyebabkan penurunan produksi beras dan meningkatkan impor pangan.
Pengamat lain, Dr. Budi Hartono, mengonfirmasi temuan tersebut dengan menambahkan bahwa ekspor komoditas utama seperti minyak kelapa sawit naik 150% antara 1980‑1990, namun manfaatnya terkonsentrasi pada perusahaan multinasional dan elite politik.
Kritik ini juga mencakup aspek hak asasi manusia, dimana proyek‑proyek pembangunan sering melibatkan penggusuran paksa tanpa kompensasi yang memadai, contoh kasus Waduk Jatiluhur yang menyingkirkan ribuan keluarga nelayan.
Sejak 2020, pemerintah Indonesia mengusulkan revisi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada inklusivitas, mencerminkan sebagian pengaruh pemikiran Sajogyo dalam perdebatan publik dan akademik.
Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, termasuk korupsi birokrasi dan kurangnya koordinasi antarlembaga, yang menurut Sajogyo, harus diatasi untuk menghindari pengulangan kesalahan Orde Baru.
Keadaan terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, indikator ketimpangan Indonesia turun sebesar 0,5 poin pada indeks Gini, menandakan bahwa kritik historis telah memicu kebijakan yang lebih pro‑rakyat, meskipun masih jauh dari harapan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan