Media Kampung – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di provinsi ini harus berbasis karakter wilayah, bukan pendekatan seragam, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada Selasa, 21 April 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan Fraksi‑Fraksi DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025. Gubernur menyoroti bahwa kondisi sosial‑ekonomi tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki perbedaan signifikan, sehingga strategi pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal.
“Kami tidak dapat menerapkan satu formula tunggal; setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan kebijakan yang tepat,” ujar Khofifah. Ia menambahkan bahwa data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada 2025 berada pada 4,6%, dengan variasi antar wilayah mulai dari 2,8% di Surabaya hingga 9,3% di beberapa kabupaten pedalaman.
Untuk menurunkan angka tersebut, pemerintah provinsi menyiapkan serangkaian program berbasis wilayah, antara lain peningkatan akses permodalan mikro di Kabupaten Banyuwangi, pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jember, serta program pelatihan vokasi di kota-kota industri seperti Surabaya dan Malang. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk setempat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial tradisional.
Data internal Dinas Sosial Provinsi menunjukkan bahwa selama tahun 2025, bantuan langsung tunai (BLT) berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayah perkotaan sebesar 0,7 poin persentase, sementara program pemberdayaan masyarakat (PM) di daerah pedesaan memberikan penurunan sebesar 1,2 poin persentase. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta untuk memperkuat jaringan perlindungan sosial.
Selain itu, Khofifah mengungkapkan target ambisius pemerintah provinsi untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 3% pada akhir 2027. Pencapaian target ini akan diukur melalui indikator multidimensi, meliputi akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.
Rapat paripurna juga dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ia meminta setiap kabupaten dan kota untuk menyampaikan rencana aksi spesifik yang selaras dengan karakteristik wilayah masing‑masing, serta melaporkan progres secara periodik.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa beberapa program pilot yang dijalankan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Lumajang telah menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan pendapatan rata‑rata rumah tangga sebesar 12% dalam enam bulan terakhir. Pemerintah provinsi berencana memperluas skala program tersebut ke seluruh Jawa Timur pada kuartal berikutnya.
Dengan pendekatan berbasis karakter wilayah, diharapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan pada akhirnya mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi ini.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan