Media Kampung – Bursah Zarnubi, Bupati Lahat, menjadi sorotan nasional setelah secara terbuka menuntut Sekretaris DPRD mengundurkan diri, aksi yang memicu gelombang viral di media sosial.
Terpilih pada Pilkada 2021, Bursah sebelumnya menjabat sebagai Camat dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha agribisnis di Kabupaten Lahat.
Pemerintahan Bursah mencatat peningkatan infrastruktur jalan provinsi dan program pemberdayaan UMKM yang dilaporkan meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 12 persen pada 2023.
Pada 18 April 2024, Bursah mengadakan konferensi pers di Balai Kota Lahat dan secara tegas menyatakan Sekretaris DPRD harus mengundurkan diri karena dianggap melanggar kode etik.
Alasan utama yang dikemukakan meliputi dugaan nepotisme dalam penunjukan proyek pembangunan dan penggunaan dana alokasi khusus yang belum dipublikasikan secara transparan.
Anggota DPRD menanggapi dengan menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuasaan dan menambah ketegangan internal lembaga legislatif.
“Saya tidak akan mundur karena tugas saya adalah melayani rakyat dan menjaga independensi lembaga,” ujar Sekretaris DPRD dalam pernyataan tertulis yang disampaikan ke media.
Bursah menegaskan, “Jika tidak ada itikad baik untuk memperbaiki penyalahgunaan wewenang, saya tidak punya pilihan selain meminta pengunduran diri demi kepentingan publik.”
Analisis politik dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Sriwijaya menilai langkah Bursah berpotensi memecah koalisi pemerintah daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi daerah.
Reaksi warganet pun cepat terbagi; sebagian mengapresiasi keberanian Bursah mengungkap dugaan korupsi, sementara lainnya menilai tindakan tersebut melanggar prosedur demokratis.
Hashtag #BursahZarnubiTrending melesat hingga 150 ribu postingan dalam 24 jam, menandai salah satu peristiwa politik paling banyak dibicarakan di Sumatera Selatan tahun ini.
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum ada penyelidikan resmi terkait tuduhan Bursah, namun permintaan pengunduran diri dapat memicu audit keuangan daerah.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengingatkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme musyawarah dan menghindari intervensi politik yang berlebihan.
Kepolisian setempat menyiapkan tim mediasi guna mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu layanan publik di Lahat.
Di tengah persiapan Pilkada 2028, dinamika ini diprediksi akan memengaruhi perhitungan koalisi partai politik di wilayah tersebut.
Beberapa pengamat memperkirakan Bursah bisa menjadi kandidat legislatif nasional bila ia berhasil mengendalikan citra publik pasca kontroversi.
Sementara itu, Sekretaris DPRD belum mengajukan surat pengunduran diri secara resmi hingga akhir pekan ini, meski tekanan internal meningkat.
DPRD Lahat menjadwalkan rapat luar biasa pada 25 April 2024 untuk membahas langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pembentukan komisi khusus investigasi.
Situasi terkini menunjukkan ketegangan masih tinggi, namun kedua belah pihak menyatakan kesediaan untuk mencari solusi damai demi stabilitas pemerintahan daerah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan