Media Kampung – MUI mengeluarkan tujuh pernyataan sikap untuk menghentikan polemik Jusuf Kalla tentang memori kolektif peristiwa Ambon, menekankan nilai kasih, sejarah, dan persatuan bangsa menjaga kerukunan sosial.
Pada Senin 20 April 2026, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengirim pesan elektronik kepada JPNN, meminta agar perdebatan publik terkait pernyataan JK segera dihentikan demi menjaga harmoni nasional.
Pernyataan pertama menegaskan bahwa seluruh ajaran agama berlandaskan cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan setinggi‑tingginya terhadap kemanusiaan, sehingga nilai‑nilai tersebut harus menjadi roh utama dalam setiap narasi publik.
Pernyataan kedua menekankan bahwa komentar JK harus dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif yang dapat memecah belah masyarakat.
Pernyataan ketiga mengajak agar sejarah perjalanan bangsa dijadikan sumber kearifan (ibrah) untuk memperkuat fondasi kebangsaan serta menumbuhkan rasa kebangsaan yang inklusif.
Pernyataan keempat mengimbau dialog terbuka antara ulama, media, dan tokoh masyarakat guna mencegah penyalahgunaan fakta dan interpretasi yang menyimpang.
Pernyataan kelima meminta otoritas terkait meningkatkan pemantauan konten di media sosial, agar penyebaran informasi provokatif dapat dicegah sebelum menimbulkan konflik.
Pernyataan keenam menegaskan tanggung jawab publik figur untuk menggunakan bahasa yang memupuk persatuan, bukan memecah‑belah, sebagai contoh bagi warga negara lainnya.
Pernyataan ketujuh menawarkan peran mediasi MUI dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul dari polemik ini, dengan menekankan pentingnya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dalam pesan elektroniknya, Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan, “Agama hadir sebagai penyembuh dan perekat, bukan pemisah antar‑sesama anak bangsa,” menegaskan peran agama sebagai penyatu.
Konflik Ambon yang terjadi pada akhir 1990‑an hingga awal 2000‑an meninggalkan luka mendalam; memori kolektif peristiwa tersebut tetap sensitif dan menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa.
Komentar JK yang mengangkat istilah “memori kolektif peristiwa Ambon” memicu beragam reaksi di media nasional, menimbulkan perdebatan tentang interpretasi sejarah dan dampaknya pada persatuan.
Presiden Jokowi merespon dengan sikap merendah, menyatakan dirinya bukan siapa‑siapa, sementara Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan partainya tidak terpengaruh oleh pernyataan JK.
Sejak MUI mengeluarkan pernyataan tersebut, beberapa organisasi keagamaan lain menyuarakan dukungan serupa, dan hingga 22 April 2026 tidak ada laporan eskalasi lebih lanjut terkait polemik ini.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan