Media Kampung – Jusuf Kalla mengakui bahwa Megawati Soekarnoputri memintanya menjadi wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo, memicu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyinggung dugaan pengkhianatan dan luka lama di antara kader partai. Pernyataan tersebut disampaikan pada konferensi pers di rumahnya, Jakarta Selatan, pada 18 April 2026, dan langsung menarik sorotan publik serta komentar politikus senior.
Dalam konferensi pers, JK menanggapi tuduhan Rismon Sianipar yang menyatakan dirinya mendanai kasus ijazah palsu Jokowi, sekaligus membela diri atas laporan polisi terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada. Ia menegaskan bahwa serangan itu merupakan upaya mengalihkan fokus publik.
JK mengingatkan bahwa ia adalah tokoh yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta pada awal 2012, lalu memperkenalkannya kepada Megawati untuk pencalonan gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, tanpa intervensi tersebut, karier politik Jokowi tidak akan melaju ke tingkat nasional.
Ia menuturkan bahwa Megawati bersikeras agar dirinya menjadi wakil presiden Jokowi, menyatakan, ‘Jika saya tidak menjadi wakilnya, Ibu Mega tidak akan menandatangani pencalonan Jokowi.’ JK menambah bahwa permintaan itu muncul karena Megawati merasa kurang berpengalaman mengawal kandidat baru.
JK menegaskan perannya dalam kemenangan Presiden ke-7, menyatakan, ‘Jokowi jadi presiden karena saya,’ dan menambahkan bahwa ia menjadi cawapres pada 2014 atas permintaan langsung Megawati. Ia menilai keputusan tersebut menyelamatkan negara dari potensi kegagalan.
Jokowi merespons dengan merendah, menyebut dirinya ‘orang kampung’ dan menolak menilai dampak keputusan JK. ‘Saya bukan siapa‑siapa, saya orang kampung,’ ujar Presiden di kediamannya di Surakarta, menegaskan penilaian akhir berada di tangan rakyat.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa pernyataan JK diarahkan kepada Jokowi, bukan kepada partai, dan menolak agar PDIP terpengaruh oleh komentar tersebut. ‘Lebih baik tanya langsung Jokowi, karena pernyataan JK memang ditujukan kepadanya,’ ujar Andreas dalam wawancara singkat.
Utje Gustaf, Ketua Dewan Pengawas DPP Bara, mengakui peran historis JK dalam membantu Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta 2012, namun menambahkan bahwa dukungan JK pada Pilpres 2014 muncul setelah gelombang massa mendukung pencalonan Jokowi. Ia menutup dengan menyatakan terima kasih atas kontribusi JK.
Kontroversi ini muncul bersamaan dengan sengketa ijazah Jokowi yang diangkat oleh Rismon Sianipar serta laporan polisi terhadap JK atas dugaan penistaan agama, menambah ketegangan politik di antara koalisi pemerintah. Kedua isu tersebut menimbulkan perdebatan sengit di media sosial dan kalangan akademisi.
Beberapa simpatisan PDIP, yang disebut ‘termul’, menuduh JK mencoba menghidupkan kembali luka lama dalam partai, sementara pendukung JK menilai ia hanya mengungkapkan fakta sejarah politik. Diskusi internal PDIP diprediksi akan berlanjut dalam pertemuan kader minggu depan.
Sampai kini, JK tetap menjabat sebagai Wakil Presiden ke‑12, dan tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadapnya terkait pernyataan tersebut. PDIP belum mengumumkan langkah resmi, namun menyiapkan strategi komunikasi untuk meredam dampak politik.
Kasus ini menyoroti dinamika kekuasaan dalam koalisi Presiden‑Wapres serta ketegangan historis antara figur senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan tokoh politik nasional, menandakan bahwa percakapan tentang loyalitas dan pengorbanan politik masih menjadi bahan perdebatan publik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan