Media Kampung – 17 April 2026 | Rekam Jejak Wiranto, Eks Panglima ABRI yang Kini Gabung Partai Rakyat Indonesia, Jabatan Mentereng menjadi sorotan publik setelah ia diumumkan menjabat sebagai Wakil Ketua Nasional pada Kongres ke-4 PRI pada 12 April 2024.
Wiranto memulai karier militer pada 1965, menapaki jalur perwira hingga menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1993, memimpin operasi di Timor Timur dan mengarahkan kebijakan pertahanan selama masa transisi politik akhir orde.
Setelah lengser dari panglima pada 1998, ia mengalihkan fokus ke dunia politik, bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar) dan terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2004-2009, serta mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2009.
Pada Februari 2024, Wiranto menandatangani surat keanggotaan Partai Rakyat Indonesia (PRI) di kantor pusat partai di Jakarta, menyatakan komitmen memperkuat basis nasionalisme dan pertahanan negara.
Dalam pidatonya pada hari pengumuman, Wiranto menegaskan, “Pengalaman militer dan kebijakan publik saya akan mendukung visi PRI untuk Indonesia yang kuat, aman, dan berkeadilan,” menandai transisinya ke jabatan mentereng dalam struktur partai.
Keputusan tersebut memperoleh sambutan beragam; analis politik dari Lembaga Survei Indonesia menilai pergerakan ini sebagai upaya PRI memperluas jaringan elit militer untuk meningkatkan kredibilitas di mata pemilih konservatif.
Para pengamat menambahkan, kehadiran Wiranto dapat memperkuat posisi PRI dalam koalisi pemerintah, mengingat pengalaman militernya yang luas dan jaringan luas di kalangan birokrasi serta institusi keamanan.
Reaksi internal partai juga positif, dengan Ketua Umum PRI, Budi Santoso, menyatakan, “Wiranto membawa nilai kepemimpinan yang sudah terbukti, serta integritas yang diperlukan untuk memajukan agenda nasionalisme yang inklusif.”
Sejumlah tokoh veteran militer lainnya, seperti Jenderal Andi Mappanyukki, menyambut baik langkah Wiranto, menilai bahwa kontribusi veteran dapat menyeimbangkan dinamika politik sipil dan keamanan.
Namun, kritik juga muncul dari organisasi hak asasi manusia yang menyoroti peran Wiranto dalam operasi militer kontroversial, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang pernah terjadi.
Dalam konteks politik Indonesia saat ini, tren mantan perwira tinggi bergabung dengan partai-partai politik semakin menguat, mencerminkan upaya memperkuat citra keamanan nasional di tengah meningkatnya tantangan terorisme dan persaingan geopolitik.
Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa partai-partai yang memiliki tokoh militer dalam jajaran kepemimpinan cenderung memperoleh tambahan 3-5% suara di daerah dengan basis pertahanan kuat.
Wiranto, yang berusia 80 tahun, menegaskan komitmennya untuk tetap aktif berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, menambah agenda reformasi birokrasi dan modernisasi pertahanan pada platform PRI.
Terbaru, pada 15 April 2024, PRI mengumumkan strategi kampanye nasional yang menekankan keamanan siber, pertahanan maritim, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan Wiranto sebagai salah satu arsitek utama kebijakan tersebut.
Dengan posisi baru dan dukungan partai, Wiranto diperkirakan akan menjadi figur kunci dalam pembentukan koalisi pemerintah setelah pemilihan legislatif Agustus 2024, menandai babak baru dalam perjalanan politik sang mantan panglima.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan