Media Kampung – 15 April 2026 | Majalah Tempo mengeluarkan permohonan maaf resmi kepada Surya Paloh dan jajaran Partai NasDem atas ilustrasi sampul edisi 13–19 April 2026 yang dianggap menyinggung tokoh partai.
Pengumuman permintaan maaf tersebut disampaikan pada Selasa, 14 April 2026, di kantor redaksi Tempo, Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, setelah ratusan kader NasDem melakukan protes ke lokasi.
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra, menjelaskan bahwa sampul tersebut merupakan bagian dari pendekatan editorial untuk menggambarkan dinamika politik seputar wacana merger antara Partai Gerindra dan Partai NasDem.
“Kami tidak bermaksud merendahkan martabat Ketua Umum Partai NasDem, melainkan menyampaikan kekhawatiran atas potensi perubahan arah politik,” ujar Setri dalam konferensi pers singkat.
Jajang Jamaludin, Kepala Corporate Secretary Tempo, menambahkan bahwa permohonan maaf disampaikan secara langsung kepada perwakilan NasDem yang hadir.
“Jika pemberitaan kami menyinggung atau membuat kader NasDem sakit hati, kami minta maaf dan menerima kritik konstruktif,” katanya.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, menilai kritik terhadap tokoh publik wajar, namun menekankan pentingnya penyampaian yang menghormati tanpa merendahkan.
“Tidak perlu saling merendahkan, terutama bila melibatkan figur publik yang berada di panggung nasional,” ujar Mustopa kepada wartawan.
Wakil Ketua DPR RI, Wibi Andrino, yang juga merupakan Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, menyatakan ilustrasi tersebut menimbulkan kesan merendahkan dan tidak mencerminkan realitas internal partai.
“Bagi kami, visual tersebut memberi gambaran yang tidak akurat dan menimbulkan ketegangan di antara kader,” tambahnya.
NasDem menuntut agar permohonan maaf tidak hanya disampaikan secara lisan, melainkan dipublikasikan melalui kanal resmi Tempo dalam jangka waktu 24 jam.
Perwakilan partai juga meminta Tempo untuk memperketat standar etika jurnalistik, termasuk akurasi, proporsionalitas, dan sensitivitas visual.
Tempo menegaskan bahwa laporan utama telah melewati proses verifikasi sesuai Kode Etik Jurnalistik dan akan tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait.
“Kami akan menyelesaikan setiap masukan melalui mekanisme Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999,” tegas Setri.
Protes massa NasDem di kantor Tempo berlangsung damai, namun menutup akses masuk kantor selama beberapa jam.
Ratusan simpatisan NasDem mengenakan seragam biru dongker, membawa spanduk yang menuntut pertanggungjawaban redaksi atas ilustrasi yang dianggap menyinggung.
Beberapa saksi melaporkan bahwa demonstran juga menyerukan agar media lain menghindari penggunaan karikatur yang dapat menodai citra tokoh publik.
Ilustrasi pada sampul menampilkan Surya Paloh dalam kemeja putih tanpa jas, dengan latar judul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” serta referensi pada kemungkinan penggabungan partai.
Penggambaran tersebut memicu spekulasi tentang niat politik Prabowo Subianto dan Surya Paloh dalam merancang aliansi strategis.
Para analis politik menilai bahwa ilustrasi tersebut mencerminkan ketegangan internal partai dan dinamika koalisi menjelang Pemilu 2029.
Setelah pertemuan, Tempo berjanji akan meninjau kembali kebijakan editorial terkait penggunaan visual sensitif dalam laporan politik.
Redaksi juga akan melibatkan dewan redaksi independen untuk menilai dampak etis dari materi visual sebelum publikasi.
NasDem menyatakan akan memantau implementasi komitmen tersebut dan menunggu publikasi permohonan maaf secara resmi di edisi berikutnya.
Sampul yang dipermasalahkan dijuluki “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” dan menampilkan headline mengenai wacana merger, yang menurut NasDem tidak didukung oleh mayoritas anggota partai.
Kejadian ini menambah daftar kontroversi media Indonesia terkait representasi visual tokoh politik dalam konteks persaingan partai.
Pihak berwenang, termasuk Dewan Pers, diharapkan melakukan evaluasi atas prosedur editorial Tempo untuk memastikan kepatuhan terhadap standar jurnalistik nasional.
Situasi kini berada pada tahap dialog antara Tempo dan NasDem, dengan harapan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang memperkuat integritas pemberitaan politik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan