Tokoh Banyuwangi Bersatu Tolak Habib Syekh, Desak Pemerintah Daerah Beri Solusi
Banyuwangi – Rencana kehadiran Habib Syekh Abdul Qodir Assegaf dalam sebuah acara di Banyuwangi menuai polemik dan penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Penolakan ini didasari berbagai alasan, mulai dari sejarah keturunan, klaim karya, hingga pernyataan yang dianggap menyakitkan hati warga Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam pertemuan mediasi yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat pada (20/12/2024), sejumlah tokoh, termasuk Haji Joni Subagio (mantan pimpinan DPRD dan pimpinan anggaran), menyampaikan keberatan mereka. Mereka tegas menolak kehadiran Habib Syekh dan mendesak agar acara tetap berjalan tanpa kehadirannya.
Haji Joni, yang juga merupakan Ketua PWI Banyuwangi, menyampaikan beberapa alasan penolakannya terhadap Habib Syekh:
- Keturunan Antek Belanda: Ia menyebut Habib Syekh sebagai keturunan antek penjajah Belanda.
- Menghina NU: Ia menuduh Habib Syekh telah menghina organisasi Nahdlatul Ulama dan mengklaim karya orang NU sebagai karyanya sendiri.
- Mengaku Gurunya NU: Haji Joni tidak terima Habib Syekh menyebut dirinya sebagai guru NU.
Meskipun menolak kehadiran Habib Syekh, Haji Joni dan kelompoknya menyatakan dukungan penuh terhadap acara pengajian, doa bersama, dan sholawatan. Mereka menekankan bahwa acara tetap bisa berjalan dengan menghadirkan kiai dan tokoh agama lainnya, seperti Kiai Said Agil, Gus Muwafiq, Kiai Marzuki, atau Gopar.
Para tokoh masyarakat ini juga menyatakan kekhawatiran akan potensi konflik dan masalah keamanan jika Habib Syekh tetap dihadirkan. Mereka merasa pemerintah daerah tidak bersikap netral dengan memaksakan kehadiran Habib Syekh.
“Jika Habib Syekh dipaksakan hadir, saya khawatir akan terjadi kekacauan,” ujar Haji Joni. Ia bahkan mengklaim siap menghadapi konsekuensi hukum jika harus berhadapan dengan aparat keamanan demi membela NU dan NKRI.
Perwakilan dari Laskar Sabilillah juga menyampaikan aspirasi serupa, mendukung acara sholawatan dan refleksi akhir tahun, asalkan tidak menghadirkan Habib Syekh. Mereka menyoroti pengalaman sebelumnya saat menggelar acara keagamaan yang diwarnai dengan upaya penjegalan dan pengawasan ketat dari pihak berwajib.
Asisten Pemerintahan Banyuwangi, Bramuda, menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah bagian dari upaya mediasi untuk mencari titik temu yang nyaman bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghargai aspirasi masyarakat dan akan membawa masukan ini untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami akan menampung aspirasi dari teman-teman semua dan mencari solusi yang terbaik,” ujar Bramuda. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin acara yang baik justru menimbulkan mudarat.
Polemik kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang mendalam di kalangan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang bijak, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menjaga kondusivitas wilayah.
Berita ini dilangsir dari youtube: https://youtu.be/wHygQqTuOzU?si=J-XQmE0uWcn_rFSB



