Media Kampung – Pemerintah menegaskan moratorium prodi baru sosial-humaniora sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan delapan sektor industri strategis nasional.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) merencanakan penutupan program studi yang dianggap usang dan tidak relevan demi menurunkan tingkat pengangguran terdidik.
Sekjen Badri Munir Sukoco menyatakan bahwa perguruan tinggi harus beralih dari strategi berbasis popularitas ke strategi pengembangan industri yang berkelanjutan.
Ia menekankan, “Jika tidak ada kaitan dengan industri, prodi harus dipilih, dipilah, bahkan ditutup demi meningkatkan relevansi.”
Data Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 1,9 juta lulusan perguruan tinggi dihasilkan, termasuk 1,7 juta sarjana dan 200 ribu diploma.
Namun, jumlah lulusan di bidang keguruan mencapai 490.000, sementara kebutuhan pasar hanya sekitar 20.000, menimbulkan kesenjangan signifikan.
Delapan industri strategis yang menjadi fokus pemerintah meliputi energi, ketahanan pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Evaluasi program studi akan menitikberatkan pada tingkat kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan sektor‑sektor tersebut serta potensi otomatisasi pekerjaan.
Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Nurhasan, menegaskan bahwa penutupan prodi memerlukan kajian mendalam karena tiap prodi memiliki kondisi dan tingkat keterkaitan industri yang berbeda.
Ia menambahkan, “Kami memiliki unit khusus yang terus memantau relevansi program studi, termasuk penyesuaian kurikulum dengan teknologi terkini seperti artificial intelligence.”
Unesa telah menambahkan mata kuliah AI ke beberapa program studi untuk meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi dinamika pasar kerja.
Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, mengingatkan bahwa penutupan prodi harus dikaji secara kritis agar tidak mengorbankan fungsi pendidikan sebagai ruang pengembangan nalar kritis.
Setiyawan berpendapat, konsep link and match yang berlebihan dapat menghasilkan lulusan yang hanya berorientasi material tanpa kemampuan berpikir kritis.
Beberapa universitas terkemuka seperti UI, Unpad, dan UGM telah menyampaikan respons positif dengan menyiapkan program interdisipliner dan major‑minor untuk menyesuaikan kurikulum.
Secara bersamaan, mereka juga mengintensifkan kerja sama dengan industri strategis guna memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan permintaan pasar.
Situasi terbaru menunjukkan bahwa proses evaluasi masih berlangsung, dengan harapan keputusan final akan dikeluarkan dalam beberapa bulan mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan