Media Kampung – Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk gratiskan 103 sekolah swasta, memperluas program sekolah swasta gratis di seluruh wilayah ibukota.
Pengumuman dana dilakukan pada Senin 27 April 2026 oleh Gubernur Pramono Anung, dengan tujuan utama meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
Ketiga ratus lebih sekolah meliputi tingkat SD, SMP, dan SMA, dan didukung oleh 32 bus ramah disabilitas yang siap mengantar siswa.
Pramono menegaskan, “Program ini memotong garis ketidakberuntungan bagi keluarga kurang mampu,” sebagai bukti efektivitas kebijakan.
Setiap sekolah yang masuk program menerima subsidi operasional, biaya tenaga pengajar, bahan ajar, serta perawatan fasilitas secara penuh.
Syarat kelayakan mencakup siswa dengan penghasilan di bawah batas yang ditetapkan dan tidak terdaftar pada program beasiswa lain.
Pelaksanaan dimulai pada kuartal kedua 2026, dengan evaluasi tahunan untuk menilai dampak pada partisipasi pendidikan.
Proyeksi menunjukkan penurunan rasio Gini pendidikan DKI Jakarta hingga dua poin dalam jangka lima tahun.
Selain subsidi, pemerintah menyiapkan 32 bus khusus yang dilengkapi ramp dan tempat duduk adaptif bagi penyandang disabilitas.
Bus akan beroperasi pada rute yang menghubungkan daerah padat penduduk dengan sekolah peserta program.
Pada Juli 2026, Pemprov berencana menambah 63 sekolah lagi, menjadikan total 166 sekolah yang gratis.
Penambahan didasari tingginya permintaan orang tua dan hasil positif tahun pertama pelaksanaan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI bekerjasama dengan asosiasi sekolah swasta untuk seleksi dan monitoring pelaksanaan.
Setiap sekolah wajib melaporkan data kehadiran dan prestasi siswa setiap semester kepada dinas terkait.
Komisi E DPRD DKI mendukung perluasan kebijakan ini sebagai upaya mengurangi kesenjangan pendidikan.
Sumber dana berasal dari APBD 2026, khusus dialokasikan untuk program pendidikan inklusif.
Anggaran Rp253,6 miliar mencakup subsidi, transportasi, serta program pelatihan guru.
Guru di sekolah peserta mendapatkan pelatihan tambahan dalam metode pembelajaran berbasis teknologi.
Beberapa sekolah juga dilengkapi perangkat digital untuk mendukung pembelajaran daring.
Komite sekolah diajak berperan dalam penyuluhan kepada orang tua mengenai manfaat program gratis.
Reaksi publik positif, orang tua menyambut kebijakan ini sebagai pengurangan beban biaya pendidikan secara signifikan.
Namun, masih terdapat tantangan infrastruktur di beberapa daerah, yang akan diselesaikan pemerintah secara bertahap.
Kebijakan ini lebih luas dibanding program sebelumnya yang hanya mencakup 45 sekolah.
Sejalan dengan target pemerintah pusat untuk memperluas pendidikan gratis hingga tingkat menengah.
DKI menjadi provinsi pertama yang menggratiskan sekolah swasta dalam skala sebesar ini.
Pemerintah menjamin keberlanjutan dana melalui alokasi tahunan selama lima tahun ke depan.
Indikator keberhasilan meliputi peningkatan angka partisipasi, penurunan putus sekolah, dan peningkatan prestasi akademik.
Hingga akhir April 2026, semua 103 sekolah telah menandatangani MoU dan mulai menerima dana subsidi.
Dengan dukungan kebijakan ini, generasi muda Jakarta diharapkan memperoleh akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
Pemerintah mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama‑sama mewujudkan visi Jakarta unggul melalui pendidikan inklusif.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan