Media Kampung – 15 April 2026 | Beberapa akademisi menyoroti pengalihan anggaran pendidikan ke program Masyarakat Berbasis Gotong Royong (MBG) dan menekankan perlunya kajian prioritas yang mendalam.
Pengalihan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa dana pendidikan akan berkurang, padahal sektor pendidikan memerlukan pendanaan stabil untuk peningkatan kualitas belajar mengajar.
Program MBG, yang diluncurkan pemerintah pada awal 2024, bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
Namun, data Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi tambahan sebesar Rp1,2 triliun untuk MBG berasal dari pemotongan anggaran pendidikan tahun anggaran 2024.
Fauzi menambahkan bahwa prioritas alokasi harus mempertimbangkan sektor yang paling membutuhkan, seperti kesehatan dan program sosial yang juga terdampak pandemi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa belanja pendidikan pada 2023 mencapai 5,4% dari PDB, sementara belanja kesehatan baru mencapai 3,1%.
Jika dana pendidikan dipotong, kemungkinan besar capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menurun dalam jangka menengah.
Pak Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, dalam konferensi pers pada 12 April 2024, menyatakan bahwa pemerintah tidak berniat mengurangi kualitas pendidikan.
Dia menegaskan bahwa penyesuaian alokasi bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala.
Sementara itu, Kementerian Sosial mengklaim bahwa penambahan dana MBG dapat mengurangi beban sosial dengan meningkatkan keterlibatan warga.
Namun, peneliti dari Lembaga Penelitian Kebijakan (LPK) mengingatkan bahwa program MBG belum terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan.
LPK mencatat bahwa hanya 27% proyek MBG yang selesai tepat waktu pada tahun 2023, sementara sisanya tertunda karena kurangnya sumber daya manusia.
Akademisi menyoroti bahwa alokasi dana harus mengedepankan efisiensi, bukan sekadar kuantitas proyek.
Dalam sebuah forum akademik di Jakarta pada 14 April 2024, para peneliti menuntut transparansi dalam proses perencanaan anggaran.
“Kita perlu mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberi dampak maksimal bagi masyarakat,” ujar Dr. Siti Lestari, ekonom Universitas Indonesia.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi sasaran potensi pemotongan anggaran demi MBG.
Penurunan tersebut mengkhawatirkan capaian target vaksinasi yang ditetapkan oleh WHO.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemerintah harus menyeimbangkan antara program pembangunan berbasis komunitas dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah LSM menyuarakan keprihatinan bahwa kebijakan ini dapat memperlebar kesenjangan antara daerah urban dan rural.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan bahwa daerah terpencil masih mengalami rendahnya indeks literasi.
Jika anggaran pendidikan berkurang, upaya memperbaiki indikator tersebut akan semakin berat.
Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa MBG dapat menciptakan lapangan kerja tambahan bagi tenaga kerja tidak terampil.
Meskipun demikian, efektivitas penciptaan lapangan kerja masih dipertanyakan oleh para akademisi.
Hasil survei independen pada Maret 2024 mengungkapkan bahwa hanya 15% peserta MBG yang mendapatkan pekerjaan tetap setelah proyek selesai.
Dengan demikian, para ahli menilai bahwa alokasi dana harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan tengah menyiapkan revisi anggaran tahunan 2025 untuk meninjau kembali prioritas alokasi dana MBG.
Revisi tersebut dijadwalkan dibahas dalam rapat koordinasi antar kementerian pada akhir Mei 2024.
Jika hasilnya positif, kemungkinan besar alokasi dana pendidikan akan dipertahankan pada level sebelumnya.
Namun, keputusan final masih menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah proses legislasi selesai.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan