Media Kampung, Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengikuti dialog interaktif bertajuk Pasti Ada Solusi bersama Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas pada Jumat, 13 November 2026. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berkonsultasi, hingga mengadukan persoalan hukum dan pelayanan publik.

Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat antara lain sengketa properti, kendala pelayanan notaris, dan perlindungan kekayaan intelektual. Setiap aduan dibahas oleh unit teknis terkait dengan penjelasan mengenai prosedur pendampingan hukum, verifikasi administrasi, serta kemungkinan fasilitasi mediasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruang pengaduan dan konsultasi hukum

Program Pasti Ada Solusi disebut menjadi agenda rutin Kementerian Hukum setiap Jumat. Dialog dipandu oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta sebagai ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan jajaran kementerian.

Melalui forum itu, masyarakat dapat memperoleh penjelasan langsung terkait persoalan yang mereka hadapi, terutama yang berkaitan dengan layanan hukum dan administrasi. Pemerintah berharap kanal seperti ini bisa membantu memperjelas prosedur sekaligus memperkuat transparansi layanan publik.

Respons Kanwil Kemenkum Sumsel

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir menilai dialog tersebut merupakan sarana strategis untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menyebut program ini mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam merespons aspirasi dan pengaduan agar mendapatkan perhatian serta tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Budi, masyarakat perlu memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum maupun kendala saat mengakses pelayanan publik. Ia menambahkan, masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan yang responsif dan transparan.

Diikuti jajaran pejabat Kanwil

Selain Budi Argap Situngkir, dialog virtual tersebut juga diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur Ainun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Benni Risky. Sejumlah pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel juga bergabung secara virtual.

Melalui program ini, Kementerian Hukum berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka. Dengan begitu, warga dapat menyampaikan pengaduan, memperoleh informasi yang jelas, dan mengetahui langkah penyelesaian atas persoalan hukum maupun pelayanan yang dihadapi.