Media Kampung – Menteri dan Gubernur se-Jawa Bali hadir di DIY silaturahmi dan membahas sejumlah isu strategis dalam pertemuan yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/6). Agenda Silaturahmi dan Arahan Forkopimda ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Selain itu, sejumlah bupati dan wali kota se-Jawa Bali turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut.
Pembahasan Masih pada Tahap Identifikasi
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas kondisi makro yang masih terus berkembang. Menurutnya, sejumlah persoalan masih berada pada tahap identifikasi dan belum masuk ke penjelasan yang lebih rinci karena fokus masih pada pemetaan berbagai isu strategis.
“Membahas masalah konstelasi yang ada, menyangkut pembangunan, perumahan, BPS. Tapi kan masih berkembang karena itu kan identifikasi,” kata Sultan HB X kepada awak media. Ia menambahkan bahwa para menteri berbicara secara makro karena waktu terbatas, misalnya Menko Polkam mengidentifikasi kemungkinan hoaks dan berita bohong.
Pesan untuk Kepala Daerah: Bekerja untuk Masyarakat
Bupati Indramayu Lucky Hakim menyebut pesan utama yang disampaikan kepada para kepala daerah adalah pentingnya bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pertemuan juga membahas berbagai isu yang perlu diantisipasi sejak dini, seperti fenomena flexing, penanganan hoaks, penguatan Forkopimda, dan upaya pencegahan konflik sosial melalui pembinaan elemen masyarakat.
Lucky mengakui bahwa kasus yang belakangan terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) sempat disinggung dalam pertemuan. Para kepala daerah diingatkan untuk berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak merugikan atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak semestinya.
“Salah satu tadi disinggung seperti itu. Jadi maksudnya bahwa jaga-jaga diri baik secara sistem, jangan sampai kita salah membuat kebijakan. Karena ada beberapa kebijakan yang kita tidak bermaksud tapi kebijakannya salah,” ujar Lucky. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang salah bisa memperkaya pihak lain, apalagi jika ada unsur kesengajaan (mens rea).
Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan strategis ke depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan