Media Kampung – Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, Ph.D., mengingatkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang berlandaskan bukti ilmiah guna menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih realistis. Ia menilai narasi optimisme ekonomi yang kerap disampaikan pemerintah tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga menimbulkan jarak antara klaim pertumbuhan ekonomi dengan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Media menyoroti bahwa publik kini semakin kritis dalam menilai situasi ekonomi, terutama ketika mereka dihadapkan pada kesulitan mencari pekerjaan, peningkatan pemutusan hubungan kerja, serta menurunnya daya beli. Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah belum tentu menunjukkan kesejahteraan yang merata karena sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh kelompok elit dengan akses modal dan aset besar. “Ekonomi memang tumbuh, tapi manfaatnya hanya dirasakan oleh kalangan atas yang memiliki kapital, aset, dan saham,” ujar Media pada Kamis (21/5).
Lebih lanjut, Media menegaskan bahwa keresahan masyarakat lahir dari pengalaman riil, bukan sekadar persepsi di media sosial. Ia menilai masyarakat desa pun kini mulai memahami isu-isu ekonomi seperti subsidi, pajak, dan nilai tukar rupiah secara lebih kritis. Dalam konteks tersebut, narasi optimisme pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi nyata sulit diterima oleh publik. Ia menekankan perlunya pemerintah jujur membaca tekanan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat untuk mengurangi jarak antara data resmi dan realitas yang dirasakan.
Media juga mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berbasis riset dan kajian akademik. Banyak kebijakan lahir tanpa melibatkan hasil penelitian dari lembaga riset atau perguruan tinggi, sehingga berpotensi tidak efektif dan membebani fiskal negara. Ia mencontohkan proses pengambilan kebijakan yang kerap didasari pidato politik semata, yang kemudian diikuti kebijakan tanpa dasar ilmiah yang kuat. “Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik, lalu hadir kebijakan setelah beliau pidato,” ungkap Media.
Selain itu, Media menyoroti beberapa program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi ulang. Program-program tersebut berisiko membebani anggaran negara dalam jangka panjang tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Ia menyarankan pemerintah melakukan moratorium dan mendesain ulang kebijakan demi memfokuskan anggaran pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah juga mencakup respons terhadap masukan dari akademisi dan peneliti. Media menyayangkan sikap pemerintah yang sering memandang kritik sebagai bentuk pesimisme terhadap negara, padahal kritik berbasis data merupakan bagian penting dalam evaluasi kebijakan. Ia menilai akademisi seharusnya dipandang sebagai mitra berpikir yang membantu pemerintah dalam mengantisipasi risiko sosial dan ekonomi, bukan sebagai lawan politik. Ruang dialog yang terbuka menjadi kunci agar kebijakan lebih sesuai dengan realitas masyarakat.
Media menekankan bahwa kritik yang disampaikan akademisi lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan kualitas kebijakan publik. Ia menyatakan banyak akademisi memilih tetap berkontribusi di Indonesia karena memiliki harapan terhadap kemajuan negara. “Kalau saya tidak optimis dengan negara ini, saya mungkin memilih tetap tinggal di luar negeri. Tapi kami kembali karena percaya Indonesia membutuhkan orang-orang yang mau berpikir, mengkritik, sekaligus mencari solusi,” pungkas Media.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan