Media Kampung – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya aglomerasi sektoral sebagai strategi utama mengatasi permasalahan banjir, kemacetan, dan sampah di wilayah perkotaan.

Penekanan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 yang diselenggarakan di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Kamis.

Bima menyampaikan bahwa konsep aglomerasi bukanlah hal baru, namun pelaksanaannya sering terhambat karena terlalu terfokus pada struktur kelembagaan tanpa mengoptimalkan koordinasi sektoral.

“Di China, aglomerasi berjalan mulus karena diatur oleh pusat, diberikan model oleh pusat, dan tidak bisa beroperasi secara terpisah,” ujar Bima mengutip contoh keberhasilan negara tersebut.

Kementerian Dalam Negeri mendapat mandat khusus untuk menjamin sinkronisasi, sinergi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan demi tercapainya kebijakan pembangunan yang terintegrasi.

Bima menekankan bahwa pergeseran paradigma dari pendekatan kelembagaan ke pendekatan sektoral akan mempercepat penyelesaian masalah konkret di lapangan.

Sebagai contoh, Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) kini difokuskan pada pengumpulan, pemilahan, dan konversi limbah menjadi energi di kawasan aglomerasi.

Program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) juga dioptimalkan untuk memperbaiki layanan publik secara langsung melalui mekanisme sektor transportasi, energi, dan sanitasi.

Integrasi transportasi lintas daerah menjadi prioritas, dengan penetapan otoritas yang jelas serta skema pembiayaan yang mendukung pembangunan jaringan transportasi massal.

Pembiayaan proyek aglomerasi diusulkan melalui kombinasi anggaran pusat, dana daerah, dan partisipasi swasta, sehingga beban fiskal dapat dibagi secara proporsional.

Kemendagri menggalang komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan regulasi serta standar operasional dalam setiap sektor yang terlibat.

Hasil diharapkan berupa penurunan signifikan angka banjir, peningkatan kelancaran arus lalu lintas, serta pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Pendekatan sektoral memungkinkan intervensi yang lebih terfokus, misalnya penataan drainase di area rawan banjir dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah di titik produksi utama.

“Fokus pada isu dan sektoral langsung,” tegas Bima menambahkan, menekankan urgensi tindakan cepat tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang.

Model yang ditawarkan pemerintah pusat bersifat adaptif, memungkinkan daerah mengadopsi kerangka kerja yang telah terbukti efektif di wilayah lain.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui sistem data terintegrasi, sehingga hasil dapat diukur secara kuantitatif dan kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis.

Saat ini, beberapa pilot project aglomerasi sektoral telah diluncurkan di kawasan Jabodetabek, Surabaya‑Gresik, dan Bandung‑Cimahi, dengan indikator awal menunjukkan perbaikan layanan publik.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, Bima Arya optimis bahwa aglomerasi sektoral akan menjadi landasan berkelanjutan bagi pemecahan masalah perkotaan di masa mendatang.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.