Media Kampung – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyetujui penambahan personel Satpol PP DKI demi mengurangi beban kerja dan meningkatkan keamanan kota.
Usulan tersebut muncul setelah Satpol PP mengidentifikasi kekurangan personel yang signifikan di hampir seluruh kelurahan Jakarta.
Data resmi Satriadi Gunawan, Kepala Satpol PP DKI, menyebutkan bahwa rata-rata tiap kelurahan hanya memiliki tujuh hingga sepuluh anggota, jauh di bawah standar ideal delapan belas sampai dua puluh orang.
Standar ideal itu dihitung berdasarkan kebutuhan pengamanan 24 jam, dengan tiga shift kerja yang memerlukan jumlah personel cukup untuk tiap shift.
Satpol PP DKI melaporkan bahwa saat ini total anggota mencapai lima ribu orang, sementara target idealnya adalah sepuluh ribu orang.
Kekurangan tersebut menyebabkan beban kerja anggota meningkat, memicu risiko kelelahan dan menurunnya kualitas layanan publik.
Rano Karno menegaskan pentingnya penambahan personel guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga Jakarta.
“Penambahan personel Satpol PP tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rano dalam kunjungan ke kantor Satpol PP di Gambir.
Ia menambahkan bahwa penambahan anggota harus disertai rekrutmen generasi muda yang lebih bertenaga dan adaptif.
Satriadi Gunawan mengusulkan agar setidaknya setengah dari tambahan anggota berusia antara dua puluh hingga tiga puluh lima tahun.
Usulan ini diharapkan dapat mengurangi beban fisik pada anggota senior yang saat ini mendominasi struktur organisasi.
Rano Karno juga menyoroti data tragis, di mana 35 anggota Satpol PP meninggal dalam setahun karena kecelakaan kerja.
Ia menekankan perlunya peningkatan standar keselamatan kerja serta penyediaan peralatan pelindung yang memadai.
Penambahan personel diharapkan dapat menurunkan intensitas kerja berlebih pada setiap anggota, sehingga mengurangi risiko kecelakaan.
Pemerintah Provinsi DKI berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna mendukung proses rekrutmen dan pelatihan.
Anggaran tersebut mencakup biaya rekrutmen, pelatihan dasar, serta pembelian perlengkapan operasional.
Pembiayaan akan diintegrasikan dalam APBD 2027 dengan prioritas pada sektor keamanan publik.
Kebijakan ini sejalan dengan program pembangunan kota pintar yang menekankan pada peningkatan layanan keamanan berbasis teknologi.
Satpol PP DKI berencana mengadopsi sistem manajemen kehadiran digital untuk memantau distribusi shift secara real time.
Rano Karno menegaskan bahwa integrasi teknologi akan mempercepat respon terhadap insiden serta meminimalisir kesalahan manusia.
Selain penambahan personel, Satpol PP juga akan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan rutin tentang penanganan kerusuhan, evakuasi bencana, dan layanan masyarakat.
Pelatihan ini akan melibatkan instruktur dari kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan lembaga keamanan internasional.
Rano Karno mengapresiasi kolaborasi lintas institusi sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemampuan Satpol PP.
Ia menambahkan, “Kerjasama antara Satpol PP, Polri, dan pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam menciptakan keamanan yang terintegrasi. “
Para anggota Satpol PP juga akan diberikan insentif tambahan untuk meningkatkan motivasi dan retensi tenaga kerja.
Insentif tersebut mencakup tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, dan bonus kinerja berbasis capaian pelayanan.
Rano Karno menegaskan bahwa kesejahteraan anggota menjadi prioritas dalam rangka memastikan pelayanan optimal.
Kebijakan penambahan personel dan peningkatan kesejahteraan diharapkan selesai dalam tiga fase, masing-masing tiga bulan.
Fase pertama fokus pada rekrutmen, fase kedua pada pelatihan, dan fase ketiga pada penempatan di wilayah yang membutuhkan.
Satriadi Gunawan optimis bahwa dengan tambahan 5.000 personel, Satpol PP DKI dapat mencapai kapasitas ideal dalam dua tahun ke depan.
Ia menambahkan, “Kami akan memantau progres secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah provinsi.”
Rano Karno menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warganya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan