Media Kampung – Ketua DPR Puan Maharani mendukung langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta proses penegakan hukum dijalankan secara transparan, berintegritas, dan akuntabel.

Dalam keterangannya pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Puan menilai penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat karhutla penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas dampak kebakaran yang terjadi di berbagai daerah. Menurut dia, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Puan menegaskan penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api dan pemulihan area yang terbakar. Menurut dia, negara juga perlu menunjukkan ketegasan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.

“Maka proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,” kata Puan.

Ia juga meminta Polri memastikan proses hukum terhadap korporasi berjalan dengan adil. Di saat yang sama, kata Puan, kepentingan masyarakat yang terdampak karhutla tetap harus menjadi perhatian utama.

“Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak Karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,” ujarnya.

Puan mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah agar tidak mengurangi perhatian terhadap warga terdampak selama proses hukum berlangsung. Menurut dia, kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja tetap harus dipenuhi sesuai kondisi yang mereka hadapi.

Ia juga menyoroti keluarga yang mengalami dampak berlapis akibat karhutla, termasuk berkurangnya penghasilan dan meningkatnya biaya kebutuhan harian. Karena itu, dukungan bagi warga terdampak dinilai perlu tetap berjalan bersamaan dengan proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.