Media Kampung – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti kondisi perekonomian nasional yang tengah tertekan. Rupiah dan IHSG ambrol menjadi cerminan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dalam negeri.
Said Abdullah menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu terus-menerus menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan hawkish The Fed atau konflik geopolitik. Menurutnya, langkah konkret dan eksekusi kebijakan yang baik jauh lebih penting untuk menjaga stabilitas rupiah, pasar obligasi, dan pasar saham.
Banggar DPR memberikan tiga rekomendasi utama. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Pemerintah diminta tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus memperkuat dialog dengan pemangku kepentingan.
Kedua, menjaga kesehatan fiskal negara. Said mengapresiasi rencana pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB. Ia berharap realisasi defisit APBN tahun ini lebih rendah dari target 2,68 persen dan realisasi tahun lalu sebesar 2,81 persen. Pembenahan tata kelola program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga ditekankan.
Ketiga, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaiki tata kelola pasar modal. Said menyebut perlunya transparansi kepemilikan saham, peningkatan porsi saham publik atau free float di atas 15 persen, serta evaluasi terhadap organisasi regulator mandiri (SRO). Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
