Media Kampung – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, membagikan kisah terkait pertemuan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII pada 20 Mei 1998 yang menjadi momen penting menjelang pengunduran diri Presiden Soeharto. Pertemuan ini berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan sering dikaitkan sebagai salah satu faktor yang memicu lengsernya Soeharto sehari kemudian.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri membahas situasi Jakarta yang tengah kacau akibat kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran. Ginandjar menegaskan bahwa hasil pertemuan bukanlah keputusan untuk mundur secara bersama-sama dari kabinet. Sebaliknya, para menteri menyusun surat yang berisi permintaan agar Presiden segera mengambil langkah untuk mengatasi krisis agar negara tidak sampai mengalami keruntuhan.
Ginandjar menjelaskan, surat yang dibuat tidak memuat pernyataan penolakan untuk bergabung dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle, serta tidak ada permintaan agar Soeharto mundur dari jabatan. “Kami memang menyarankan Pak Harto mencari jalan keluar, bukan langsung mengatakan mundur,” ungkapnya dalam siniar Gaspol! mediakampung.com.
Menurut Ginandjar, upaya para menteri saat itu bertujuan menyelamatkan posisi Soeharto. Mereka khawatir kejadian serupa yang menimpa Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada 1986 tidak terjadi di Indonesia. Marcos digulingkan lewat revolusi rakyat akibat memburuknya kondisi ekonomi, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia, lalu mengasingkan diri ke Amerika Serikat.
Meski ingin mempertahankan Soeharto, Ginandjar menyadari legitimasi Presiden kedua Indonesia itu semakin menurun. Tekanan datang dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Harmoko, yang meminta Soeharto mundur. Selain itu, demonstran mahasiswa mulai mendekati kediaman Soeharto di Jalan Cendana, menambah tekanan politik.
Lebih jauh, Ginandjar memandang pengunduran diri Soeharto sebagai bagian dari arus sejarah global yang mengarah pada demokratisasi. Pada masa itu, sejumlah rezim otoriter di Asia dan dunia runtuh, termasuk di Filipina dan Korea Selatan. “Dunia tengah bergerak menuju keterbukaan dan demokrasi. Kita tidak bisa melawan arus sejarah,” ujarnya.
Pertemuan 14 menteri di Bappenas itu menjadi salah satu titik penting dalam proses transisi politik Indonesia. Meskipun para menteri tidak secara eksplisit meminta Soeharto mundur, tekanan politik dan kondisi sosial saat itu memaksa Presiden kedua RI tersebut mengakhiri masa jabatannya pada 21 Mei 1998.
Ginandjar menegaskan bahwa niat para menteri saat itu adalah mencari solusi terbaik untuk negara dan pemimpin, bukan semata-mata untuk menggulingkan. Namun, dinamika politik dan kehendak rakyat yang kuat akhirnya menentukan arah perubahan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan