Media Kampung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Bank Syariah Nasional (BSN) untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta pemajuan rumah susun subsidi. Dorongan ini bertujuan mendukung program perumahan nasional yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026, Menteri PKP dan Direktur Utama BSN membahas strategi penguatan pembiayaan rumah subsidi dan pengembangan rumah susun di perkotaan. Fokus utama pembahasan terletak pada percepatan FLPP sebagai skema pembiayaan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Maruarar menyampaikan bahwa pemerintah terus mengintensifkan sinergi antara instansi pemerintah, perbankan, dan sektor swasta untuk memastikan program perumahan dapat terwujud secara efektif dan tepat sasaran. “Visi Presiden Prabowo adalah membangun rumah susun subsidi di perkotaan. Saat ini aturan pendukungnya tengah disusun agar bisa segera disosialisasikan dan diimplementasikan dengan dukungan BSN,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi pada Kamis, 14 Mei 2026.
BSN dinilai memiliki peran strategis dalam pembiayaan perumahan nasional, khususnya untuk rumah subsidi dan rumah susun. Posisi BSN sebagai bank syariah terbesar kedua berdasarkan aset serta fokus pembiayaan perumahan menjadi modal penting bagi percepatan program tersebut.
Data hingga April 2026 menunjukkan BSN menjadi penyalur FLPP terbesar kedua di Indonesia dengan realisasi mencapai 16.523 unit rumah. Untuk tahun 2026, BSN menargetkan penyaluran FLPP hingga 73.300 unit rumah, yang merupakan kontribusi signifikan terhadap target nasional.
Menteri PKP juga meminta BSN meningkatkan dukungan untuk pengembangan rumah susun subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Ia menegaskan bahwa percepatan program memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, responsif, serta loyal pada target pembangunan rumah susun.
“Untuk rumah tapak, saya beri nilai 9 kepada BSN, dan saya harapkan rumah susun juga bisa mendapat nilai yang sama tahun ini. BSN harus mampu merekrut tenaga profesional yang cepat dan efektif dalam mengelola program rumah susun,” ujar Maruarar.
Selain itu, BSN tengah mengajukan pengajuan KUR perumahan sebesar Rp500 miliar ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan target penyelesaian administrasi dalam dua bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pembiayaan sektor perumahan lebih luas.
Menteri PKP menekankan pentingnya pola kerja adaptif dan kolaboratif dalam mempercepat pembangunan perumahan. Ia juga menyampaikan inisiatif menggabungkan peran pemerintah dan swasta melalui model Governmentpreuner untuk memastikan program berjalan optimal sesuai arahan Presiden.
Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program perumahan pemerintah, terutama melalui penguatan penyaluran FLPP secara nasional. Alex menambahkan bahwa peminat rumah subsidi sangat besar, sehingga BSN memfokuskan upaya pada sektor tersebut.
BSN juga tengah menyiapkan inovasi digital serta memperkuat kerja sama dengan pengembang perumahan untuk mendorong pembiayaan yang inklusif. “Kami berupaya membangun ekosistem perumahan dengan mempererat kemitraan bersama developer dan mengembangkan digitalisasi layanan produk kami,” jelas Alex.
Kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP dan BSN diyakini akan mempercepat pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi, termasuk rumah susun di kawasan perkotaan. Harapannya, akses masyarakat terhadap hunian subsidi dapat semakin luas dan tepat sasaran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan