Media Kampung – 17 April 2026 | Pemerintah dan DPR bersikeras mempertahankan anggaran Masyarakat Berbasis Gotong Royong (MBG) meski sejumlah akademisi mengingatkan bahwa alokasi yang keliru dapat mengancam mutu pendidikan nasional.
Keputusan mempertahankan anggaran MBG diambil dalam rapat gabungan Komisi I DPR pada 10 April 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 12,5 triliun untuk tahun anggaran 2024/2025.
Para anggota DPR, termasuk Ketua Fraksi PDI-P, menegaskan bahwa program MBG merupakan instrumen strategis untuk mengurangi beban keuangan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Namun, pakar kebijakan publik Prof. Dr. Budi Santoso menolak pandangan tersebut, menyatakan bahwa “Jika dana MBG dialihkan ke sektor lain, kualitas pendidikan akan terancam,” pada Rapat Koordinasi Kebijakan pada 12 April 2024.
Akademisi menambahkan bahwa MBG, meski bermanfaat untuk infrastruktur, tidak dirancang untuk menutupi kekurangan dana pendidikan dasar dan menengah.
Studi independen yang dirilis oleh Lembaga Penelitian Kebijakan Publik (LPKP) memperkirakan bahwa penyimpangan alokasi sebesar 10% dapat menurunkan indeks kualitas pendidikan sebesar 0,7 poin dalam indeks PISA.
Data tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan alokasi harus berbasis bukti, bukan sekadar tekanan politik.
Selanjutnya, Menteri Keuangan menyatakan bahwa revisi alokasi anggaran MBG tidak akan diproses sebelum ada evaluasi dampak sosial-ekonomi yang komprehensif.
Pernyataan tersebut diikuti oleh permintaan klarifikasi dari Kementerian Pendidikan yang menuntut transparansi penggunaan dana MBG di daerah.
Beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur, telah melaporkan bahwa sebagian dana MBG digunakan untuk proyek infrastruktur jalan desa, bukan untuk perbaikan fasilitas sekolah.
Penggunaan dana yang tidak tepat ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi bahwa generasi mendatang akan mengalami penurunan akses ke pendidikan berkualitas.
Dalam sidang komisi, anggota DPR lain mengusulkan agar alokasi MBG tetap, namun dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat melalui lembaga audit independen.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Namun, pihak oposisi tetap menuntut revisi total anggaran MBG, mengingat adanya prioritas mendesak dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Berita ini muncul bersamaan dengan laporan Bank Dunia yang menyatakan bahwa investasi pendidikan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2% per tahun.
Oleh karena itu, tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau kembali prioritas anggaran semakin kuat, khususnya menjelang pemilihan legislatif 2029.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada rencana penurunan dana MBG dalam jangka pendek, dan menekankan pentingnya sinergi antara program MBG dan pembangunan sumber daya manusia.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa DPR masih menolak usulan revisi anggaran MBG, sementara akademisi terus mengadvokasi alokasi yang lebih tepat guna demi melindungi kualitas pendidikan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan