Media Kampung – Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Novi Marzani, mensomasi Ketua Forum Rakyat Tulang Bawang (Fortuba), Andika, terkait tuduhan dugaan korupsi senilai Rp30 miliar di PT Tulang Bawang Jaya (TBJ).

Novi meminta Andika membuktikan tuduhan itu dengan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menantang Andika membawa bukti yang dimiliki ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang pada Senin, 26 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Novi kepada awak media pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ia menegaskan, tuduhan korupsi harus didukung bukti konkret, bukan sekadar pernyataan.

“Intinya kami tidak butuh retorika, tapi kami butuh data yang konkret dan valid. Saya somasi Andika, Ketua Fortuba, 3×24 jam harus membuktikan datanya sampai Senin. Ditunggu di Kejari setempat,” tegas Novi.

Novi menilai organisasi masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), semestinya berkontribusi terhadap pembangunan daerah dengan menyampaikan kritik dan pengawasan berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Ia juga menyebut tuduhan tanpa bukti memadai berpotensi membentuk opini negatif dan merugikan nama baik pihak yang dituduh.

“Kita berharap LSM Fortuba dapat memberikan kontribusi pembangunan, jangan mengungkapkan kebencian dan membuat kegaduhan, penggiringan opini serta pembunuhan karakter,” ujarnya.

Riwayat penyertaan modal

Dalam menanggapi tuduhan tersebut, Novi menjelaskan bahwa menurut keterangannya, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada BUMD terakhir dilakukan pada 2010. Setelah itu, kata dia, tidak ada lagi penyertaan modal.

Ia menyebut informasi mengenai penyertaan modal itu dapat dipertanggungjawabkan dari sisi administrasi dan hukum. Novi juga menjelaskan bahwa proses penyertaan modal kepada BUMD harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan oleh perusahaan, pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga persetujuan melalui rapat paripurna DPRD.

Setelah memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku, dana penyertaan modal disalurkan dari kas daerah ke rekening BUMD. Menurut Novi, selama ini pihak BUMD tidak pernah mengajukan penyertaan modal baru.

Karena itu, ia mempertanyakan dasar tuduhan mengenai dugaan korupsi yang nilainya mencapai Rp30 miliar tersebut. Meski demikian, pernyataan mengenai riwayat penyertaan modal itu masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pemerintah daerah dan catatan keuangan perusahaan untuk memastikan keseluruhan faktanya.

Novi mempersilakan Andika membawa data yang dimiliki ke Kejari Tulang Bawang agar tuduhan tersebut dapat diperiksa sesuai ketentuan.