Hilangnya Kontak Menteri Pertanian Tidak Ganggu Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di Kementan
Media Kampung – Meskipun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hilang kontak setelah perjalanan dinas luar negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tetap berjalan. “Kami ingin tegaskan, seluruh kerja-kerja penyidikan perkara ini kami pastikan terus kami selesaikan,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (3/10/2023).
Namun, Ali belum bisa membeberkan secara rinci mengenai siapa saja yang menjadi tersangka dalam perkara ini. “Pada saatnya pasti kami sampaikan perkembangannya secara utuh dan lengkap,” tegasnya.
Kenapa Menteri Pertanian Hilang Kontak?
Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 24 September 2023 menuju Doha, Qatar, sebelum akhirnya transit ke Roma, Italia. Direncanakan, Syahrul akan kembali ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Akan tetapi, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, Menteri Pertanian tersebut belum tercatat tiba di Indonesia.
Penyidikan Kasus Kementan
Penyidikan dugaan korupsi di Kementan telah meningkat sejak Jumat (29/9/2023). Dalam proses penyidikan tersebut, KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing hingga puluhan miliar, serta sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.
Tak hanya itu, ada 12 pucuk senjata api yang ditemukan dan telah diserahkan ke Polda Metro Jaya.
Pasal Yang Dikenakan
Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara yang melawan hukum. Pasal 12 (e) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan tentang pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindakan korupsi.
Dengan adanya kasus ini, publik diharapkan mendapatkan kejelasan dan keadilan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara tersebut.
