KPK: Menerima Serangan Fajar Sama Dengan Memperbesar Potensi Korupsi Di Masa Mendatang

Perbesar

Mediakampung.com – Setelah diberlakukannya PKPU No. 8 Tahun 2018, pasal 30 ayat 2, yang menyebutkan bahwa bahan kampanye tertentu seperti selebaran, brosur, poster, stiker, dan sebagainya tidak termasuk dalam serangan fajar, beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

1. Janji-janji politik hanya akan menjadi janji manis semata: serangan fajar sering kali melibatkan penyebaran bahan kampanye berupa janji-janji yang menarik perhatian publik. Namun, dengan pembatasan penggunaan bahan kampanye tersebut, janji-janji politik yang diberikan tidak dapat dipromosikan secara luas. Hal ini berarti janji-janji tersebut hanya akan menjadi janji kosong dan tidak memiliki jaminan untuk direalisasikan.
2. Fokus pada mencari keuntungan pribadi: Pihak-pihak yang terlibat dalam serangan fajar mungkin akan mencari cara-cara baru untuk melanggar aturan dan tetap mempengaruhi opini publik. Salah satu modus operandi yang dapat mereka lakukan adalah dengan melakukan tindakan korupsi, baik selama masa kampanye maupun selama masa jabatan mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan selama masa kampanye, serta mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Potensi terjadinya korupsi selama masa jabatan: Dalam konteks serangan fajar, seringkali ada interaksi antara pihak-pihak yang memberikan uang atau dukungan finansial dengan calon yang menerima serangan tersebut. Jika calon yang didukung oleh serangan fajar berhasil memenangkan jabatan, ada risiko bahwa pihak-pihak yang memberikan dukungan tersebut akan meminta imbalan atau perlakuan khusus selama masa jabatan. Hal ini dapat memicu terjadinya korupsi atau tindakan yang tidak etis dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam kondisi ini, penerimaan terhadap serangan fajar menjadi pertimbangan yang penting. Dengan adanya potensi janji-janji politik yang tidak terealisasi, fokus pada keuntungan pribadi, dan risiko korupsi, menerima serangan fajar dapat berarti mendukung praktik politik yang tidak transparan dan tidak sehat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut sebelum membuat keputusan politik.