Media Kampung – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) semakin gencar mengupayakan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan pendekatan berbasis keluarga serta kerja sama lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, saat menerima audiensi dari Population Services International di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Wamendukbangga Isyana menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat intervensi kesehatan keluarga, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya ditujukan untuk anak-anak, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa intervensi gizi merupakan bagian vital dalam menekan angka kematian ibu sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga secara menyeluruh. Pemerintah juga mendorong pendekatan komprehensif berupa edukasi kesehatan dan pendampingan keluarga agar pesan-pesan kesehatan dapat tersampaikan dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat keluarga dianggap sangat penting untuk memperkuat penerimaan pesan tersebut. “Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat mempermudah penyebaran pesan kesehatan di tataran keluarga,” ujar Wamendukbangga Isyana dalam rilis humas yang disampaikan melalui grup WhatsApp Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN.
Keberhasilan program-program kesehatan keluarga sangat bergantung pada kemampuan para pendamping dan kader di lapangan dalam memberikan edukasi secara efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas kader menjadi fokus utama, terutama dengan metode dan alat yang lebih menarik agar komunikasi lebih efektif.
Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN menggerakkan sekitar 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan sebagai garda terdepan dalam mendampingi keluarga di tingkat lapangan. Keberadaan TPK dianggap strategis untuk memastikan berbagai intervensi pemerintah dapat langsung menjangkau masyarakat.
“Tim Pendamping Keluarga adalah ujung tombak bagaimana program-program pemerintah dan program Presiden dapat sampai ke keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia,” jelas Wamendukbangga Isyana.
Selain itu, kolaborasi bersama Population Services International juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader dan pendamping keluarga, terutama dalam komunikasi perubahan perilaku, edukasi kesehatan ibu dan anak, serta pemanfaatan data lapangan guna mendukung layanan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan