Media Kampung – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memicu perbincangan hangat di publik, terutama terkait makna judulnya yang kontroversial. Sutradara Cypri Paju Dale menjelaskan bahwa istilah kolonialisme dalam judul tersebut bukan sekadar pilihan kata semata, melainkan menjadi kunci untuk memahami secara menyeluruh kondisi masyarakat adat di Papua.
Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram Ekspedisi Indonesia Baru, Cypri mengungkapkan bahwa penggunaan kata kolonialisme merupakan rangka analisis yang mampu merangkum berbagai persoalan yang dialami masyarakat Papua. Mulai dari konflik, pelanggaran hak asasi manusia, deforestasi, hingga militerisme. Menurutnya, istilah-istilah tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas masalah yang bersifat sistemik dan sudah berlangsung lama.
Cypri menegaskan bahwa film ini berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dikombinasikan dengan investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan. Dengan pendekatan ini, ia berharap masyarakat luas dapat memahami situasi masyarakat adat Papua lebih komprehensif. Ia juga menyebut bahwa istilah kolonialisme telah lama digunakan oleh sebagian masyarakat Papua untuk menggambarkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain.
Selain memberikan penjelasan tentang judul, Cypri juga menyadari bahwa isi film ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Film ini dianggap menantang pandangan selama ini dan memaksa penonton untuk mempertanyakan apakah yang terjadi di Papua bisa dikategorikan sebagai bentuk penjajahan. Ia mengajak agar diskusi tersebut dibuka secara jujur dan mengacu pada amanat UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan karena bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan.
Film Pesta Babi diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru yang digawangi oleh sejumlah jurnalis senior seperti Dandhy Laksono dan Farid Gaban. Film ini menyoroti konflik lahan dan dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan, termasuk bagaimana proyek tersebut memengaruhi lingkungan dan hak masyarakat adat.
Meski sudah diproduksi secara matang, film ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal distribusi. Beberapa pihak mencoba menghalangi penyebarannya agar isu-isu yang diangkat tidak diketahui oleh publik luas. Cypri menyebutkan bahwa film ini sedang mengalami upaya pembatasan pemutaran, terutama di berbagai daerah di Indonesia, dengan alasan administratif maupun sensor.
Situasi tersebut memperlihatkan ketegangan antara upaya pengungkapan fakta melalui film dokumenter dengan kekhawatiran dari pihak tertentu yang merasa narasi dalam film dapat mengganggu stabilitas sosial. Pemerintah secara resmi menyatakan tidak melarang pemutaran film tersebut dan mengimbau masyarakat untuk menyikapi secara kritis. Namun, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sempat mengingatkan adanya potensi gangguan akibat narasi yang dianggap provokatif dalam film itu.
Dalam konteks yang lebih luas, film ini menggambarkan perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari eksploitasi besar-besaran, termasuk proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu. Simbol perlawanan seperti pendirian salib merah dan ritual adat pesta babi menjadi bagian dari upaya menjaga kelangsungan hidup dan budaya masyarakat setempat.
Hingga kini, pemutaran film Pesta Babi masih menuai kontroversi dan bahkan mengalami intimidasi di sejumlah wilayah. Namun, para pembuat film dan pendukungnya tetap berupaya agar pesan penting dari film ini dapat diterima oleh masyarakat luas demi membuka ruang dialog dan refleksi tentang isu-isu yang ada di Papua.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan