Media Kampung – 17 April 2026 | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026, keputusan yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil menjelaskan bahwa rata‑rata Indonesian Crude Price (ICP) sejak Januari hingga pertengahan April 2026 berada pada level US$77 per barel, naik US$7 dibandingkan proyeksi APBN 2026 yang menilai ICP US$70 per barel.

Ia menambahkan bahwa selama ICP tidak melampaui US$100 per barel, beban fiskal APBN tetap aman dan tidak memaksa pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM subsidi.

Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden agar konsumen tidak merasakan beban tambahan di tengah volatilitas harga minyak dunia yang kini berada di kisaran US$100 per barel.

Bahlil menegaskan bahwa persediaan BBM nasional, termasuk solar, bensin, dan LPG, berada di atas standar minimum yang ditetapkan, sehingga pasokan tetap terjamin.

Data Kementerian Energi menunjukkan stok BBM dalam negeri mencapai 1,2 kali kebutuhan harian, menandakan keamanan pasokan untuk beberapa bulan ke depan.

Di samping itu, pemerintah memperkuat kerja sama energi dengan Rusia, mengincar pasokan crude oil tambahan serta pembangunan infrastruktur penyimpanan yang dapat menambah ketahanan energi nasional.

Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov menyatakan kesiapan Rusia untuk menyediakan crude oil dan berinvestasi dalam pembangunan kilang serta fasilitas penyimpanan di Indonesia.

Bahlil mengungkapkan bahwa negosiasi impor LPG juga sedang berlangsung, dengan target mengamankan pasokan sekitar 7 juta ton LPG per tahun yang saat ini masih diimpor.

Jika kesepakatan LPG terwujud, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan menstabilkan harga pasar domestik.

Pengamat energi mencatat bahwa kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi dapat menahan inflasi konsumen, mengingat BBM merupakan komponen penting dalam perhitungan indeks harga konsumen (IHK).

Namun, mereka memperingatkan bahwa lonjakan harga minyak dunia di atas US$110 per barel dapat menimbulkan tekanan fiskal meski ICP masih terkendali.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kementerian Energi meningkatkan cadangan strategis minyak mentah (Strategic Crude Reserve) hingga mencapai 30 juta barel.

Cadangan ini direncanakan dapat menutupi kebutuhan produksi BBM nasional selama tiga bulan penuh apabila terjadi gangguan pasokan eksternal.

Pemerintah juga memperluas skema subsidi energi bersih, dengan insentif bagi kendaraan listrik dan penggunaan biofuel sebagai upaya diversifikasi sumber energi.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM fosil sekaligus menurunkan emisi karbon nasional.

Selama rapat koordinasi bersama kementerian terkait, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan harga BBM subsidi bersifat jangka panjang dan tidak akan berubah kecuali terjadi kondisi ekonomi makro yang ekstrim.

Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa APBN 2026‑2027 masih memiliki ruang manuver fiskal yang cukup untuk menahan fluktuasi harga minyak global.

Kondisi terbaru menunjukkan stok BBM tetap aman, harga ICP berada di level US$77 per barel, dan tidak ada rencana kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.