Media Kampung – presiden joko widodo kembali menekankan kejengkelannya atas kebiasaan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang masih cenderung membeli barang impor. Kecaman ini disampaikannya saat acara Pembukaan Rakornas Korpri pada Selasa (3/10/2023).
Berdasarkan data yang dimilikinya, dana APBN yang dialokasikan untuk pembelian barang impor masih mencapai 31 persen. Sementara untuk APBD, angkanya lebih tinggi, yakni 44 persen. Lebih mencengangkan lagi, di BUMN porsi belanja barang impor mencapai 54 persen.
Presiden jokowi menyatakan, “Bodoh sekali kita. Hati-hati saya sampaikan ke semua dinas. Kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali, income daerah, income negara sangat sulit sekali, lalu belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan.”
Menurut Presiden, kebiasaan membeli barang impor harus dikurangi. Sebab, pembelian ini tidak memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dalam negeri, terutama bagi UMKM. Malah, kebiasaan tersebut hanya memberi keuntungan bagi negara lain.
Beliau menambahkan, “Apa benar kebiasaan seperti ini? Sekda, sesmen, dirjen sampaikan, ini tidak benar. Mengumpulkan uang ini sangat sulit, lalu belanjanya yang menikmati adalah mereka (negara lain). Bagaimana kita mau menggerakkan UMKM, menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri?”
Ini bukan pertama kalinya Presiden jokowi mengkritik kebiasaan belanja impor oleh kementerian dan lembaga. Pada Juni 2022, beliau juga mengungkapkan kekecewaannya. Saat itu, beliau menegaskan bahwa banyak barang impor yang dibeli oleh kementerian dan lembaga sebenarnya sudah diproduksi di dalam negeri.
“Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” pungkas Presiden jokowi pada kesempatan tersebut.
