Media Kampung – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan transfer dana personal dan pengiriman uang atau remitansi tidak otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik bahwa kebijakan tersebut bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri.
Penjelasan DJP soal SPP-TDLN
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
Menurut dia, pemungutan melalui sistem itu hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan. Karena itu, aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat tidak termasuk yang menjadi sasaran pemungutan.
DJP juga menekankan bahwa SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk, maka transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Untuk memudahkan administrasi pajak
Dari sisi konsumen, sistem ini disebut diharapkan memberi kemudahan karena masyarakat tidak perlu mengurus sendiri administrasi penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut.
Dengan skema tersebut, DJP ingin memastikan pemungutan pajak mengikuti perkembangan transaksi digital lintas negara tanpa membebani warga yang sekadar melakukan transfer dana pribadi atau remitansi.
Sudah melewati tahap pengujian
Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan.
Pada tahap awal, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi. DJP menyatakan informasi mengenai penunjukan issuer baru akan disampaikan melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan selesai.
Konteks kebijakan pajak digital
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, sempat menyebut perluasan pemungutan pajak digital akan mulai efektif pada 9 November 2026. Dalam pernyataannya, kebijakan itu disebut akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, hingga e-commerce.
Namun, berdasarkan penjelasan DJP, tidak semua transaksi digital luar negeri dikenai PPN. Pemungutan tetap bergantung pada kriteria objek PPN yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.














