Media Kampung – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan sebesar Rp 243,02 miliar kepada nasabah dari empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami kebangkrutan di Jawa Barat. Pembayaran ini dilakukan sepanjang tahun 2025 hingga Agustus 2026.
Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, menjelaskan bahwa jumlah klaim yang sudah dibayarkan mencapai 99,47 persen dari total simpanan yang dinyatakan layak dibayar, yakni sebesar Rp 245,44 miliar. “LPS telah membayarkan sebesar Rp 243,02 miliar dari total simpanan layak bayar sebesar Rp 245,44 miliar, artinya sudah 99,47 persen yang kita selesaikan,” ungkap Nuruddin.
Dari sisi rekening, pembayaran klaim tersebut mencakup 31.437 rekening atau 99,53 persen dari total rekening yang terdaftar dalam penjaminan. LPS mencatat masih terdapat simpanan yang tidak layak dibayar sebesar Rp 1,58 miliar atau sekitar 0,08 persen. Nuruddin menjelaskan bahwa mayoritas klaim yang ditolak disebabkan oleh nasabah yang menerima suku bunga simpanan di atas batas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan oleh LPS.
Secara keseluruhan, hingga 31 Agustus 2026, LPS telah menangani penutupan 11 BPR dan BPRS yang izin usahanya dicabut oleh regulator. Dalam proses tersebut, LPS telah membayarkan klaim penjaminan sebesar Rp 595,61 miliar kepada nasabah dengan total 52.739 rekening, yang berasal dari total simpanan layak bayar sebesar Rp 1,85 triliun.
Nuruddin juga mengimbau masyarakat untuk memastikan bahwa simpanan mereka memenuhi prinsip 3T agar tetap mendapatkan perlindungan penjaminan ketika bank ditutup. Prinsip tersebut mencakup Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS, serta tidak melakukan Tindakan yang merugikan bank.














